28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Desa Pengelolaan Lahan Tidur dan Pengembangan BUMDes Jadi Prioritas dalam...

Pengelolaan Lahan Tidur dan Pengembangan BUMDes Jadi Prioritas dalam RKPDes Burangkeng Tahun 2021

Rekomendasi

Lainnya

    UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

    Jakarta, desapedia.id - Pengesahan Rancangan Undang–Undang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang telah memiliki banyak catatan. Namun demikian, Pemerintah tetap memandang...

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Bekasi, desapedia.id – Pembangunan fisik masih mendominasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Burangkeng Tahun Anggaran 2021.

    Menurut Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin H Sain, usulan pembangunan fisik dalam RKPDes mencapai sekitar 70 persen yang diantaranya yaitu pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan sebagainya.

    “Masyarakat masih banyak mengusulkan [pembangunan] fisik  terus, dan belum begitu menyadari kegiatan [non fisik] untuk meningkatkan perekonomian,” ujar Nemin usai kegiatan Rapat Paripurna dalam Rangka Pengesahan Raperdes tentang Rencana Kerja Pemdes Burangkeng TA 2021, di Aula Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (13/10/2020).

    Adapun usulan untuk pembangunan non fisik hanya sekitar 30 persen. Meski begitu, program non fisik yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2021 ini cukup menarik.

    Nemin mengungkapkan, Pemdes Burangkeng memiliki beberapa rencana kegiatan yang diantaranya yakni pengelolaan lahan tidur. “Lahan yang tidak dimanfaaatkan baik milik perorangan maupun perusahaan, pribumi atau lokal, akan dipakai bertani dan ini sebagai salah satu cara untuk memulihkan ekonomi warga desa,” terang Nemin.

    Nantinya, lahan-lahan tidur tersebut akan dikelola oleh kelompok tani. Adapun Pemdes Burangkeng akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta sebagai bantuan modal usaha kepada mereka.

    “Dari mulai benih hingga pupuk akan kami sediakan. Dari hasil pertaniannya tersebut, mereka hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal yang kami berikan tanpa adanya bunga pinjaman. Jadi program ini murni untuk membantu para petani,” ucap Nemin.

    Untuk keberlangsungan program ini, kelompok tani yang menerima pinjaman modal akan diawasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan selanjutnya LPMD akan dipantau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemdes Burangkeng.

    Selain itu, Pemdes Burangkeng juga akan berupaya untuk memaksimalkan pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rencananya akan dikucurkan anggaran dari Dana Desa sebesar Rp300 juta. Suntikan modal tersebut digunakan untuk mendorong pengembangan usaha yang sudah dirintis BUMDes. Diantaranya, pengembangan minimarket dan usaha pencucian limbah plastik dan botol. Di samping itu, BUMDes Burangkeng juga berencana akan membuka warung kuliner.

    Nemin berharap agar Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat dikelola dengan maksimal sehingga ke depannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Burangkeng.

    “Dana Desa jangan dihabiskan untuk pembangunan fisik semua. Tapi juga harus dialokasikan ke penyertaan modal BUMDes agar ke depannya bisa menjadi pemasukan untuk PADes,” pungkas Nemin.

    Sementara itu, Sekretaris Desa Burangkeng Ali Gunawan memaparkan, RKPDes Burangkeng Tahun Anggaran 2021 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

    RKPDes tersebut, lanjut Ali, telah disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2020. “Isinya kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021. Jadi nantinya kegiatan yang akan dilakukan tidak boleh keluar dari RKPDes. Dan ini menjadi dasar bagi Pemdes Burangkeng dalam menyusun APBDes tahun 2021 yang akan disusun pada Desember mendatang,” ujar Ali. (Nur Pulo)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul...

    Ini Rekomendasi UCLG ASPAC untuk Memperkuat Pelaksanaan SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government wilayah Asia Pasifik (UCLG ASPAC), Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi yang hadir sebagai narasumber pada...

    UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

    Jakarta, desapedia.id - Pengesahan Rancangan Undang–Undang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang telah memiliki banyak catatan. Namun demikian, Pemerintah tetap memandang pemberlakukan UU Cipta Kerja ini...

    Kemensos Bantu Anak Penyintas Disabilitas Ganda di Desa Lubangbuaya

    Bekasi, desapedia.id - Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyerahkan bantuan kepada Zayyan Faiq Ubaidillah (5), seorang penyintas disabilitas ganda yang disebabkan rubella...

    Korupsi Anggaran Desa Paling Banyak Terjadi di Semester I...

    Jakarta, desapedia.id – Berdasarkan sumber dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 29 September 2020 lalu, tercatat ada 169 kasus korupsi berdasarkan sektor sepanjang semester...

    Berita Terkait