30.2 C
Jakarta
Sabtu, 4 Juli 2020
Beranda Desa Pengawasan Internal Dana Desa 2019 Harus Diperkuat

Pengawasan Internal Dana Desa 2019 Harus Diperkuat

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari APBN dan Pelaksanaannya Tanpa Mengacu pada UU Desa Patut Diduga Tidak Pancasilais

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kinerja keuangan tahun 2018 ini membaik pada aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran.

    Salah satu faktor membaiknya kinerja keuangan 2018 adalah keputusan pemerintah untuk meniadakan Perubahan APBN 2018 sehingga Kementerian/Lembaga fokus mengelola anggaran yang diperoleh.

    Meski demikian, ketertiban pelaporan dan skema pelaporan laporan pertanggungjawaban (LPJ) baik dari APBN, maupun APBD harus disederhanakan agar kepatuhannya bisa meningkat.

    Selain itu, faktor penghambat kinerja keuangan yaitu pengawasan internal yang masih menjadi tantangan besar.

    Lemahnya pengawasan internal ini juga menjadi tantangan terbesar bagi pelaksanaan Dana Desa 2019 yang berjumlah Rp73 triliun bagi 74.958 desa diseluruh Indonesia.

    Ketua Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Indonesia untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno, mengamini pernyataan Menkeu Sri Mulyani.

    Menurutnya, pengawasan internal Dana Desa oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga merupakan tantangan terbesar.

    Iwan yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat APIP dalam pelaksanaan Dana Desa 2019.

    “UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah jelas memberi amanat pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah oleh pusat, pemprov dan pemkab/pemkot. Saatnya Pak Mendagri memperkuat inspektorat melalui pelatihan dan koordinasi. Kita harus menekan sekecil mungkin terjadinya penyelewengan Dana Desa 2019,” imbuh Iwan, di Jakarta, Senin (24/12/2018).

    Selain itu, Iwan juga menyoroti pentingnya LPJ Dana Desa dan APBDes yang kerap kali membebani dan membingungkan kepala desa dan aparatur desa dalam menyusun laporan realisasi anggaran.

    “Sejalan dengan program Menkeu yang terus berupaya menyederhanakan skema LPJ APBN dan APBD, kami mendesak Kemendagri dan Kemenkeu untuk menyederhanakan LPJ Pemerintah Desa,” tegas Iwan.

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    60,695
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni di Desa Ciledug, Kecamatan Setu,...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Berita Terkait