30 C
Jakarta
Selasa, 11 Agustus 2020
Beranda Desa Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020 Multitafsir, DPD RI Didesak Turun Tangan

Rekomendasi

Lainnya

    Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Penundaan Pilkades Serentak

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97 Triliun

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

    Namun demikian, keberadaan UU nomor 2 tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya pelanggaran atas asas rekognisi dan subsidiaritas sehingga desa tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus kewenangan lokal berskala desa dalam hal Dana Desa.

    Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU itu sendiri berbunyi:

    Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas.

    Pegiat desa yang juga Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rohidin Sudarno mengatakan, bisa Jadi harmonisasi peraturan UU 2 tahun 2020 ini ketika disusun tidak melibatkan pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atau kejar tayang sehingga dampaknya seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu justru menjadi multitafsir.

    Rohidin mendesak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk segera turun tangan menjembatani penyelesaian persoalan ini, yaitu melalui dorongan turunan UU agar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama menyangkut UU Desa bagian asas rekognisi dan subsidiaritas serta Dana Desa.

    Rohidin mengusulkan, DPD RI dan para pihak yang “berdampak” langsung dengan Implementasi UU ini,  terutama Pemerintah Desa (Pemdes) segera bertemu. Setidaknya Rohidin mengusulkan agar DPD RI segera melakukan 3 agenda untuk mencari jalan keluar atas multitafsirnya UU 2 tahun 2020 soal Dana Desa.

    Ketiga agenda tersebut antara lain mendorong peraturan turunan yang memastikan UU tersebut tidak bertentangan dengan UU Desa khususnya asas rekognisi dan subsidiaritas terkait penggunaan Dana Desa; Melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK); dan Menjembatani para pihak terutama Kemendes PDTT dengan Perangkat Pemerintah Desa,  Kemenkeu, Kemendagri serta pihak terkait yang memastikan bahwa Dana Desa tidak dihapus. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    125,396
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    SE Mendes PDTT Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat...

    SURAT EDARAN Nomor 15 TAHUN 2020

    Kemendagri Siap Edarkan 74 Ribu Buku Saku Desa Tangguh...

    Jakarta, desapedia.id - Para akademisi Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi menghasilkan sebuah buku berjudul “Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19”. Peluncuran dan pembedahan buku dilakukan...

    Mendes PDTT dan Mendagri Siap Dukung PKK Sosialisasi Penggunaan...

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97...

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat...

    Berita Terkait