27 C
Jakarta
Selasa, 26 Januari 2021
Beranda Nasional Pengajar STPMD Yogyakarta: Jika Terjadi Penurunan Partisipasi Masyarakat Desa...

Pengajar STPMD Yogyakarta: Jika Terjadi Penurunan Partisipasi Masyarakat Desa di Pilkada, Berarti Ada yang Salah dalam Demokrasi

Rekomendasi

Lainnya

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    Revisi UU Desa Sudah Teragendakan di Masa Sidang III Tahun 2021, Ini Penjelasan Waka Komite I DPD RI

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang tampil sebagai salah satu narasumber pada talkshow...

    Prof Djo: Kalau Hasil Kajian UU Desa Perlu Direvisi, Mengapa Tidak?

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan langsung oleh TV Desa pada...

    Jakarta, desapedia.id – Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid–19 pada awalnya menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Hal ini mengingat Pilkada Serentak dimasa pandemi dianggap tidak realistis dan penuh dengan resiko penambahan jumlah warga dan peserta pilkada yang akan terpapar Covid–19.

    Bukan hanya itu saja, Pilkada Serentak pada Desember 2020 ini juga dianggap akan menurunkan kualitas demokrasi elektoral yang disebabkan oleh turunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak.

    Tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 kini sudah memasuki tahap–tahap krusial. Kurang dari beberapa hari lagi, tahapan pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember 2020 yang akan datang. Publik tentu saja menanti sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dihari pencoblosan pada 9 Desember.

    Pengajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD “APMD”) Yogyakarta, Goris Sahdan S.IP., M.A yang tampil sebagai Narasumber pada webinar bertemakan “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pilkada Serentak Tahun 2020” yang digelar Kampus di STPMD “APMD” Yogyakarta pada Selasa lalu(24/11) memberikan tanggapannya.

    Menurutnya, partisipasi masyarakat desa dalam pilkada harus dilihat dalam kerangka pembangunan demokrasi.

    Goris Sahdan menilai, jika terjadi penurunan partisipasi dalam pilkada berarti ada yang salah dalam demokrasi.

    “Ini bukan hanya tanggung jawab KPU dan Partai Politik. Kampus juga memiliki tanggung jawab meningkatkan partisipasi masyarakat, tak hanya saat pilkada”, ujar Goris. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,012,350
    Kasus Positif
    Updated on 26 January 2021 - 19:00 WIB 19:00 WIB

    Indeks Berita

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, 11 Januari 2021 mempertanyakan hasil penyaluran triliunan rupiah melalui...

    AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove. Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi,...

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini telah memasuki usia ke 7....

    Hadir Bareng di Peringatan 7 Tahun UU Desa, Ini...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menghadiri secara langsung peringatan 7 tahun UU Nomor...

    Berita Terkait