33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Penerbitan Perbup Daftar Kewenangan Desa Lamban, Kemendagri Minta Bupati...

Penerbitan Perbup Daftar Kewenangan Desa Lamban, Kemendagri Minta Bupati Prioritaskan Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (FPKD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), Sautma Sihombing dalam wawancaranya dengan desapedia.id hari ini (24/12), memberikan catatan terkait lambannya Bupati/Walikota dalam menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali) tentang Daftar Kewenangan Desa.

    Menurutnya, banyak Bupati dan Walikota yang masih kurang mentaati untuk melaksanakan perintah UU Desa termasuk aturan dibawah UU Desa yang mencakup Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penataan kewenangan desa.

    Selain itu, lanjut Sihombing, banyak Pemkab dan Pemkot yang belum menjadikan Desa sebagai prioritas.

    “Kami minta Bupati dan juga Walikota prioritaskan desa agar Perbub dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa bisa segera diterbitkan”, ujarnya.

    Sihombing menambahkan, untuk solusi kedepannya, ia meminta agar fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat berjalan lebih baik lagi terutama dalam mendorong terbitnya Perbup dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa.

    Keberadaan APH dalam mendorong segera diterbitkannya Perbup dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa ini sangatlah penting mengingat Surat Edaran Mendagri tentang Penataan Kewenangan Desa tersebut menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6715/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Usulan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kecamatan dalam Pengawasan Keuangan Desa, sebagaimana yang pernah diwartakan oleh desapedia.id pada medio Agustus lalu.

    Pernyataan Sautma Sihombing ini menanggapi pemberitaan desapedia.id sebelumnya tentang catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Dalam 9 butir catatan FITRA, salah satu poinnya adalah soal keengganan Bupati terbitkan Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 16:42 WIB 16:42 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait