32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Penerbitan Perbup Daftar Kewenangan Desa Lamban, Kemendagri Minta Bupati...

Penerbitan Perbup Daftar Kewenangan Desa Lamban, Kemendagri Minta Bupati Prioritaskan Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (FPKD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), Sautma Sihombing dalam wawancaranya dengan desapedia.id hari ini (24/12), memberikan catatan terkait lambannya Bupati/Walikota dalam menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali) tentang Daftar Kewenangan Desa.

    Menurutnya, banyak Bupati dan Walikota yang masih kurang mentaati untuk melaksanakan perintah UU Desa termasuk aturan dibawah UU Desa yang mencakup Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penataan kewenangan desa.

    Selain itu, lanjut Sihombing, banyak Pemkab dan Pemkot yang belum menjadikan Desa sebagai prioritas.

    “Kami minta Bupati dan juga Walikota prioritaskan desa agar Perbub dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa bisa segera diterbitkan”, ujarnya.

    Sihombing menambahkan, untuk solusi kedepannya, ia meminta agar fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat berjalan lebih baik lagi terutama dalam mendorong terbitnya Perbup dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa.

    Keberadaan APH dalam mendorong segera diterbitkannya Perbup dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa ini sangatlah penting mengingat Surat Edaran Mendagri tentang Penataan Kewenangan Desa tersebut menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6715/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Usulan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kecamatan dalam Pengawasan Keuangan Desa, sebagaimana yang pernah diwartakan oleh desapedia.id pada medio Agustus lalu.

    Pernyataan Sautma Sihombing ini menanggapi pemberitaan desapedia.id sebelumnya tentang catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Dalam 9 butir catatan FITRA, salah satu poinnya adalah soal keengganan Bupati terbitkan Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait