26.1 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Nasional Sekjen APDESI Ungkap Kendala dan Kebingungan Kades dalam Pendataan...

Sekjen APDESI Ungkap Kendala dan Kebingungan Kades dalam Pendataan Warga Miskin Terdampak Covid–19

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang difokuskan pada penanggulangan Covid – 19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya pemulihan ekonomi warga desa pasca Covid–19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

    Kementerian Keuangan kemudian juga telah menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atar Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

    Menurut Sekretaris Jenderal DPP APDESI yang juga Kepala Desa Sidorejo, Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Agung Heri Susanto, saat ini banyak masukan dari Kades se Indonesia kepada APDESI dalam mensikapi beberapa regulasi tentang ketentuan refocusing anggaran APBDes dalam penanganan terdampak Covid 19, terutama untuk bantuan BLT Desa.

    “Para Kades ini sebagai lini terdepan menghadapi masyarakat yang terdampak , dilapangan beberapa Kades mengalami kendala dan kebingungan pendataan”, ujarnya.

    Agung menjelaskan, hal ini dikarenakan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Dana Desa yang diatur di Permendes 6/2020 maupun di PMK 40/2020 masih menggunakan dasar Kemiskinan normal,  bukan spesifik untuk penanganan warga desa terdampak covid 19 yang layak dibantu.

    Agung menerangkan bantuan jaring pengaman sosial ini kemudian dikunci dengan harus berupa BLT otomatis dengan nilai Rp. 600 ribu selama  3 bulan, yaitu Rp. 1,8 jt per keluarga penerima. Dengan aturan ini, tegas Agung, Pemdes tidak bisa berekspresi untuk memberi bantuan yang tepat sesuai dengan situasi kondisi sosial desa yang berbeda antar wilayah desa di Indonesia. Diskresi ini dibutuhkan oleh para Kades mengingat pihaknya tidak tahu dampak sosial covid 19 ini akan sampai kapan.

    “Harapan kami dari DPP APDESI  agar regulasi Pemerintah Pusat memberi ruang yang longgar kepada Desa sesuai dengan kearifan lokal untuk menentukan langkah yang tepat dalam menentukan jaring pengaman sosial warga desa baik berupa pilihan Jenis bantuan bisa berupa BLT, BPNT, atau bantuan sosial lain dan nilai atau besar bantuannya yang dibahas bersama melalui musyawarah desa (musdes) sebagai kekuatan tertinggi pengambilan keputusan di tingkat Desa dan di tuangkan dalam Perdes maupun Perkades” jelasnya.

    Agung menambahkan, agar Kades dikemudian hari tidak bermasalah dengan keputusan tersebut maka pihaknya mendesa kementrian terkait baik Kemendagri, Kemendesa PDTT,  maupun Kemenkeu mengeluarkan peraturan yang bisa digunakan sebagai jaminan kepastian hukum di tingkat Desa.

    “Begini, skenario penyaluran jaring pengaman sosial dari Dana Desa kepada masyarakat semestinya dilakukan di tahap terakhir tatkala bantuan sosial dari Pusat, Provinsi, Kabupaten  yang sesuai dengan DTKS Kemensos telah cair masuk ke Desa. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan yang bisa saja dobel,  disamping itu tatkala bantuan dari data DTKS ternyata tidak cukup mengcover semua calon penerima di desa maka Dana Desa menjadi logistik terakhir bagi Desa untuk diberikan kepada warga yang berhak terdampak covid 19”, terang Agung. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    15,438
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan...

    Kisruh Data BLT Dana Desa Terjadi Karena Perangkat Sistem...

    Jakarta, desapedia.id – Data sejatinya merupakan basis pengambilan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kini sedang berjalan untuk memperkuat ketahanan...

    Berita Terkait