30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Daerah Pemkab Konawe Tidak Salurkan Alokasi Dana Desa Selama 16...

Pemkab Konawe Tidak Salurkan Alokasi Dana Desa Selama 16 bulan, Bupati dan Wakil Bupati Dituntut Mundur

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Sesalkan Pemecatan 11 Perangkat Desa Sabajaya

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyesalkan pemecatan terhadap sebelas Perangkat Desa Sabajaya,...

    9 Mantan Kades Berhasil Lolos ke DPRD Kabupaten Nias

    Gido, desapedia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias resmi menetapkan 25 orang calon legislatif terpilih hasil pemilihan legislatif...

    Cerita Pendamping Desa di Purbalingga Mengawal Validasi Penerima BLT Dana Desa Melalui Musdesus

    Purbalingga, Desapedia.id – Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh...

    Jakarta, desapedia.id – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu (AMMB) yang dipimpin oleh Ilham Killing menggelar aksi demonstrasi di komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Konawe pada Rabu (11/3) lalu.

    Dalam siaran pers yang diterima desapedia.id, AMMB menjelaskan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang di akui dan di hormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang aritinya negara sangat menjujung penuh nilai-nilai kedaulatan desa beserta hak-hak desa, pembagunan, kesejatraan ekonomi di seluruh pelosok NKRI.

    Dalam siaran pers tersebut Ilham mengatakan, lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa untuk menjadi dasar hukum dan menjamin pengelolaan dan pemberian hak-hak desa setempat, UU tersebutlah negara mengucurkan dana desa yang besaranya hingga mencapai Ratusan Juta hingga Miliyaran Rupiah, dengan tujuan menopang pembangunan Infrastruktur yang bersifat fisik dan  pemberdayaan desa setempat yang sifatnya untuk memajukan Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa.

    “Dalam UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa di pasal 71 Ayat 1 yaitu keuangan desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan Uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satunya terkait Alokasi Dana Desa (ADD). pasal 72 ayat 4 UU Desa soal Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagaimana di maksud ayat 1, hurup D paling sedikit 10 persen dari Dana Perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus”, jelasnya.

    Ilham menambahkan, hal ini tidak terjadi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “ADD tidak di bayarkan selama 16 Bulan lamanya sejak tahun 2018–2019, hak Aparat Desa, Perawat Desa, LPM, BPD, Imam Masjid, Tokoh Adat dan lain–lain Tidak di perhatikan oleh Pemkab konawe, padahal jelas dalam UU Desa dan di perkuat lagi dengan Perda Konawe No 8 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa”, terang Ilham.

    Dalam rilis tersebut, AMMB memaparkan ada 290 Desa di Kabupaten Konawe yang artinya ada ribuan orang yang bekerja untuk membangun desa, mengurus Pemeritahan dan menjaga Stabilitas keamanan, keagamaan dan kebudayaan yang tidak di perhatikan dan di berikan haknya oleh Pemkab Konawe.

    “Tetapi apa daya di Kab.Konawe hanya isapan jempol belaka janji-janji Bupati dan jajaranya yang selalu membohongi rakyatnya !!! Tahun 2018 ada 19 Miliyar Utang Pemda Konawe kepada Masyarakat Desa, tahun 2019 sebesar 73 Miliyar hingga total keseluruhan ada 92 Miliyar Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak di salurkan kepada aparat desa, kemana APBD Konawe ?? yang sangat jelas dalam UU Desa, 10 persen untuk Alokasi Dana Desa adalah hal wajib yang harus di perhatikan oleh Pemkab Konawe”, tegasnya.

    AMMB menilai Bupati tidak lagi pro terhadap rakyatnya yang hanya mementingkan orang dan kelompok tertentu. “ADD tidak di bayarkan, kegiatan-kegiatan yang bersumber dari PAD dan DAK  tidak di bayarkan, APBD Defisit, Kemana Uang pemda Konawe???”, tuntut AMMB.

    AMMB mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Konawe agar dalam waktu 7×24 Jam untuk segera mencairkan Alokasi Dana Desa yang tertunggak selama 16 Bulan. Selain itu, AMMB juga mendesak apabila tuntutan ini tidak di realisasikan maka AMMB minta kepada Bupati Konawe dan Wakil Bupati Konawe untuk mundur dari jabatanya.

    “Kami akan turun ke Jalan dengan jumlah masa yang lebih besar”, tutup Ilham. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Penjelasan Kemendes PDTT Soal Dugaan Penyelewengan BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Mekanisme penyelesaian persoalan dalam proses penyaluran Dana Desa telah dibuat oleh Kemendes PDTT, yaitu melalui call...

    Hasil Sidak Penyaluran BLT Dana Desa di Banten: Pemkab...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari...

    Pemkab Landak Mulai Salurkan BLT Dana Desa

    Landak, desapedia.id – Pemerintah Kabupaten Landak mulai melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp 600 ribu/KK. Acara pelaunchingan BLT dilakukan...

    Regulasi Terlambat, Separuh dari 224 Desa di Purbalingga Belum...

    Purbalingga, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diperuntukan bagi penduduk miskin...

    Menjadi Provinsi dengan Penyaluran BLT Dana Desa Paling Rendah,...

    Palangka Raya, desapedia.id – Berdasarkan catatan perkembangan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Berita Terkait