26.1 C
Jakarta
Selasa, 20 Oktober 2020
Beranda Nasional Pemerintah Sarankan Bupati Tunda Pilkades Serentak

Pemerintah Sarankan Bupati Tunda Pilkades Serentak

Rekomendasi

Lainnya

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    SOKSI Gelar Rapat Pleno Diperluas, Ketua Umum Ali Wongso Jelaskan Rencana Program Pemberdayaan Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar Rapat Pleno Diperluas pada Jumat (16/10) secara virtual yang...

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Surat yang bernomor  141/2577/SJ itu ditujukan kepada  Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

    Mendagri menjelaskan, surat dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Covid-19 dan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di lndonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020.

    Dalam Surat Saran tersebut, Kemendagri menyarankan untuk mengambil Iangkah-langkah sebagai berikut.

    Pertama, menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang.

    Kedua, penundaan yang dilakukan sebagaimana huruf a tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

    Ketiga, dalam hal proses pelaksanaan telah pada tahapan penetapan calon, maka proses tahapan selanjutnya yang terdapat kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye calon maupun pemungutan suara untuk dapat ditunda sampai dengan sebagaimana penjelasan huruf a di atas.

    Keempat, berkaitan dengan protokol Nasional penanggulangan bahaya Covid-19 agar hal yang berkaitan dengan kunjungan kerja pada Kepala Desa atau menerima kunjungan dan dan ke Daerah Iain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menja ...

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU...

    Belajar dari Pengalaman Kota Daegu Mengatasi Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Kota Metropolitan Daegu, Korea Selatan harus menghadapi kenyataan bahwa dampak pandemi virus Covid–19 di kota tersebut telah melampaui perkiraan awal. Sejak...

    Topik KADES IWAN Selasa 13 Oktober 2020 di TV...

    Jakarta, desapedia.id – Acara talkshow KADES IWAN atau Kajian Desa bareng Iwan akan tayang pada Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 18.30 WIB sampai selesai...

    Berita Terkait