25.4 C
Jakarta
Jumat, 3 Juli 2020
Beranda Opini Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah...

Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah

Fahriza
Fahriza
Pengamat Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras Jokowi Kepada Para Menteri dalam Menangani COVID-19

    Penulis: M. Nur Sholikin, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Presiden Joko Widodo menegur keras kinerja kabinetnya dalam...

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Segera!

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di...

    Penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi konstitusi. Pemekaran daerah diatur lebih lanjut di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang merupakan perubahan dari UU 32/2004.

    Pemekaran daerah diatur dalam Bab VI tentang Penataan Daerah, Pasal 31–Pasal 56. Di dalam pasal-pasal ini diatur mengenai pemekaran daerah, penyesuaian daerah, penggabungan daerah, dan desain besar penataan daerah (Desartada).

    Hal tersebut di atas secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 55 dan Pasal 56). Artinya, proses dan tuntutan pemekaran dari berbagai daerah yang sudah diupayakan dari tahun 2004 sampai dengan saat ini, tanpa kedua PP tersebut tidak dapat dilakukan.

    Walaupun persyaratan dasar (kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administrasi kewilayahan sudah dipenuhi, yang artinya sudah mendapat restu dari  provinsi dan kabupaten/kota, tuntutan dan proses pemekaran tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebab, bisa jadi kedua persyaratan tersebut akan menyesuaikan dengan PP yg baru yang sampai saat ini belum terbit sejak UU Pemda diterbitkan 2014 yang lalu.

    Jika merujuk pada Pasal 410 UU Pemda dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan UU harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Dengan demikian, sejatinya tahun 2016 seluruh peraturan pelaksanaan termasuk PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desartada harus sudah ditetapkan. Akan tetapi hal ini belum juga dilakukan walaupun sudah memasuki tahun kelima dengan berbagai pertimbangan.

    Kita tentunya meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai hal dan masukan sehingga mencantumkan Pasal 410 UU Pemda, dan tentunya kita juga menghargai berbagai pertimbangan dan pilihan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) pemekaran daerah yang kita ketahui juga belum dapat ditemukan alas, atau dasar hukum kebijakan tersebut (moratorium).

    Toh proses pemekaran yang diatur dalam UU Pemda yang baru ini mensyaratkan adanya daerah persiapan selama 3-5 tahun dengan sumber pendanaan dari daerah induk. Artinya, daerah yang tidak layak mekar dapat dinilai dalam rentang 3-5 tahun tersebut, sebelum ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

    Fahriza
    Fahriza
    Pengamat Politik Lokal dan Otonomi Daerah

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Terpopuler

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke...

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat

    Beberapa waktu yang lalu, isu politis muncul di media sosial, menyoal ketentuan dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang mengatur bahwa Mendagri dapat...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup kecil, bahkan sampai lingkup yang...

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus tersebut bermula dari Negara Tiongkok,...

    Berita Terkait