Beranda Opini Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah...

Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah

Fahriza
Fahriza
Pengamat Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Meneropong Masa Depan NU dalam Pusaran Kekuasaan

    Oleh: Wawan FahrudinDalam hitungan hari, tepatnya 20 Oktober 2019, bangsa Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru, pasangan...

    Gagasan Baru Menuju Normal

    Dampak covid mulai saat ini hingga yang akan datang masih menyimpan banyak misteri, bamyak kasus mulai dari desa hingga...

    Penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi konstitusi. Pemekaran daerah diatur lebih lanjut di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang merupakan perubahan dari UU 32/2004.

    Pemekaran daerah diatur dalam Bab VI tentang Penataan Daerah, Pasal 31–Pasal 56. Di dalam pasal-pasal ini diatur mengenai pemekaran daerah, penyesuaian daerah, penggabungan daerah, dan desain besar penataan daerah (Desartada).

    Hal tersebut di atas secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 55 dan Pasal 56). Artinya, proses dan tuntutan pemekaran dari berbagai daerah yang sudah diupayakan dari tahun 2004 sampai dengan saat ini, tanpa kedua PP tersebut tidak dapat dilakukan.

    Walaupun persyaratan dasar (kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administrasi kewilayahan sudah dipenuhi, yang artinya sudah mendapat restu dari  provinsi dan kabupaten/kota, tuntutan dan proses pemekaran tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebab, bisa jadi kedua persyaratan tersebut akan menyesuaikan dengan PP yg baru yang sampai saat ini belum terbit sejak UU Pemda diterbitkan 2014 yang lalu.

    Jika merujuk pada Pasal 410 UU Pemda dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan UU harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Dengan demikian, sejatinya tahun 2016 seluruh peraturan pelaksanaan termasuk PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desartada harus sudah ditetapkan. Akan tetapi hal ini belum juga dilakukan walaupun sudah memasuki tahun kelima dengan berbagai pertimbangan.

    Kita tentunya meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai hal dan masukan sehingga mencantumkan Pasal 410 UU Pemda, dan tentunya kita juga menghargai berbagai pertimbangan dan pilihan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) pemekaran daerah yang kita ketahui juga belum dapat ditemukan alas, atau dasar hukum kebijakan tersebut (moratorium).

    Toh proses pemekaran yang diatur dalam UU Pemda yang baru ini mensyaratkan adanya daerah persiapan selama 3-5 tahun dengan sumber pendanaan dari daerah induk. Artinya, daerah yang tidak layak mekar dapat dinilai dalam rentang 3-5 tahun tersebut, sebelum ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

    Fahriza
    Fahriza
    Pengamat Politik Lokal dan Otonomi Daerah

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 25 November 2020 - 01:07 WIB 01:07 WIB

    Terpopuler

    Pokok Pikiran ADEKSI dan ADKASI Perihal Persyaratan Calon Kepala...

    Menjadi kepala daerah bukan hanya sekedar merebut kekuasaan dalam pemerintahan, melainkan pula sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi...

    Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa

    Oleh : Alfurkon Setiawan (Asisten Staf Khusus Presiden)Pembangunan perbatasan, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat...

    Dana Desa di Tegal Maja Diharapkan Sebagian Disisihkan untuk...

    Indonesia hari ini memasuki tahap baru revolusi industri yang disebut revolusi industri 4.0. Berbagai aspek kehidupan mulai berubah akibat dampak dari revolusi industri 4.0...

    Apa Kabar Dana Desa?

    Jika pada saat libur lebaran kemarin kita mudik ke kampung halaman pasti akan merasakan hal-hal yang berbeda.Pertama, infrastruktur jalan yang banyak dibicarakan orang karena...

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Times, 8 February...

    Berita Terkait