25.6 C
Jakarta
Jumat, 30 Juli 2021
Beranda Nasional Pemerintah Membuat Masyarakat Antusias Menangkap Koruptor

Pemerintah Membuat Masyarakat Antusias Menangkap Koruptor

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Desa Sejahtera Astra, Wujud Kolaborasi Kemendes PDTT dan PT Astra International Tbk

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan PT Astra International Tbk bekerjasama membangun...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Terkait hal tersebut, Benny Rhamdani, Ketua Komite I DPD RI menyatakan sikap sebagai berikut:

    Pertama, Komite I DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan PP 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. “PP ini merupakan terobosan baru dalam rangka memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi,” ujar Benny, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

    Kedua, Komite I mendorong pemerintah konsisten dalam melaksanakan PP No. 43/2018, karena hal tersebut mampu menjadi momentum utk mendorong pemberantasan korupsi berbasis masyarakat (community based corruption eradication)

    Ketiga, dengan adanya PP ini diharapkan mengurangi maraknya praktek korupsi politik dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) di kalangan pejabat publik di pusat dan daerah

    Keempat, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi yang telah diatur di PP ini dapat mendorong aparat penegak hukum sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum (law enforcement) tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih

    Terakhir, PP ini memperkuat dan sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). “Artinya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi terkonsolidasi masyarakat bersama kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah,” tutup Benny. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,331,206
    Kasus Positif
    Updated on 30 July 2021 - 06:19 WIB 06:19 WIB

    Indeks Berita

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks Parlemen, Jakarta secara hybrid melalui...

    Marwan Jafar: BUMN Pariwisata Harus Gencar Berpromosi

    Jakarta, desapedia.id - Badai dampak Pandemi Covid-19 harus diakui menerjang keras bidang kesehatan dan sejumlah sektor perekonomian lainnya. Tak terkecuali sektor pariwisata merasakan dampak...

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021, pencairan Dana Desa telah mencapai...

    Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

    Jakarta, desapedia.id - Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar dalam lanskap pembangunan di Indonesia....

    Berita Terkait