Beranda Desa Pemerintah Membangun Sambil Merusak Desa

Pemerintah Membangun Sambil Merusak Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    SOKSI Luncurkan Program Nasional Beasiswa 1000 Sarjana

    Jakarta, desapedia.id – Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia setiap orang dan bangsa yang amat penting untuk masa depan...

    Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana Desa Tidak Disetujui Pemkab, Waka Komite I DPD RI: Musdes Forum Tertinggi Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi...

    Jakarta, desapedia.id – Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 18B ayat 2 sebagai landasan konstitusionalnya, UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya mendorong Desa sebagai self governing community. Namun demikian dalam prakteknya selama 6 tahun terakhir ini ibarat jauh panggang dari api.

    Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 itu sendiri berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI periode 2014–2019 yang juga pernah menjadi Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Akhmad Muqowam menjelaskan, pernyataannya soal membangun sambil merusak desa lantaran pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa sama sekali tidak melakukan pembinaan secara baik kepada desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa.

    “Dalam konteks pembinaan dan pengawasan, pembinaannya tidak ada, pengawasannya malah diberikan ke kepolisian dan kejaksaaan seperti dulu waktu masih ada TP4D. Itu yang masih terjadi hari ini. Pengawasan seharusnya diserahkan kepada Inspektorat. Sehingga hal ini  berdampak pada kinerja kepala desa yang menurut pengamatan saya hanya sekitar 7 sampai 8 persen kepala desa yang jujur dan amanah”, tegas Politisi PPP ini.

    Menurutnya, Pemerintah saat ini lemah kapabilitasnya tentang desa dan tidak ada kepedulian bagaimana sebaiknya UU Desa ini dilakukan. Termasuk terkait soal kebijakan Dana Desa yang menurut Muqowam penggunaan Dana Desa tidak lagi digunakan sesuai dengan Musyawarah Desa (Musdes).

    “Maka nya dana desa itu masih ada tetapi pelaksanaannya adalah melawan subsidiaritas dan rekoqnisi. Padahal satu–satunya UU yang menggunakan rekoqnisi sebagai asas adalah UU Desa”, tutupnya.

    Pernyataan Muqowam ini dikutip dari diskusi yang diselenggarakan oleh JURU BUKU yang membahas buku karya Dr. Yando Zakaria berjudul: “Abih Tandeh: Nasib Desa Dua Puluh Tahun Lalu, Duapuluh Tahun Kemudian?” Pada Kamis (29/10) lalu.

    Muqowam sendiri pernah menulis dan menerbitkan buku berjudul “Membangun atau Merusak Desa” yang diluncurkan pada 30 September 2019 lalu. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 24 November 2020 - 20:02 WIB 20:02 WIB

    Indeks Berita

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana...

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi persnya pada 10 November 2020...

    Rancangan PP BUMDes Turunan UU Ciptaker Sudah 100 Persen

    Lumajang, desapedia.id – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat (13/11) lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT),...

    SDGs Desa, Upaya Membumikan SDGs Global menjadi Tujuan Pembangunan...

    Jakarta, desapedia.id – Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan program dan rencana aksi global yang disepakati seluruh pemimpin...

    Wamendes Budi Arie: Perempuan di Desa Harus Jadi Kekuatan...

    Jakarta, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa tak bisa...

    Berita Terkait