26.4 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Pemenuhan ADD Minimal 10 Persen dari DAU dan DBH,...

Pemenuhan ADD Minimal 10 Persen dari DAU dan DBH, Ini Rincian DAU dan DBH 2020 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 72 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 7 sumber keuangan desa, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Pemenuhan ADD minimal 10 persen dari DAU dan DBH merupakan amanat UU Desa yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung operasionalisasi dan pelaksanaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.

    Silahkan cek dan unduh DAU dan DBH 2020
    (Data bersumber dari Kementerian Keuangan RI)

    1. Download Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
    2. Download Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2020

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 01:57 WIB 01:57 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait