29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu Banyak Regulasi dan Waktu yang Dikejar untuk Selesai

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak pada minimnya peran Pemdes dalam pembangunan dan pemberdayaan warga desa.

    Hal ini diamini oleh Ketua Forum Pendamping Lokal Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto dalam wawancaranya dengan desapedia.id pada Kamis (3/9).

    “Iya betul sekali dan para pendamping desa pun terlibat untuk membantu, terutama membantu percepatan pencairan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan penanganan Covid–19”, ungkap Aris.

    Aris mengatakan, sebagai Pendamping Desa juga melakukan pendampingan dalam melakukan input di aplikasi sistem keuangan Desa yaitu Siskeudesnya, kemudian mendorong pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan membantu melakukan sosialisasi regulasi–regulasi yang harus diakui memang terlalu banyak.

    “Pendamping desa agak kewalahan karena teralu banyak regulasi dan waktu yang di kejar untuk selesai. Iya ini sangat kesulitan apalagi di sisi lain ditambah dengan merekap Bansos baik DD, JPS Provinsi, JPS Kabupaten, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan perluasan sembako yang reguler”, jelasnya.

    Bukan hanya itu saja, Aris juga mengungkapkan persoalan lain yang dihadapi oleh Pendamping Desa adalah banyaknya permintaan data, misalnya Inspektorat Pemda, Pemprov, Kementerian dengan format yang berbeda–beda dan waktu yang singkat menambah kewalahan para Perangkat Desa dan Pendamping. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Berita Terkait