25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra:...

Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra: SE Dirjen PPMD Bisa Jadi Panduan

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah Desa sejauh ini cukup kesulitan dalam melakukan pendataan warga miskin yang terdampak Covid–19 sebagai basis data dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020.

    Agar sengkarut data untuk menunjang pelaksanaan BLT Desa ini segera usai, desapedia.id menghubungi Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi untuk memberikan saran dan masukannya kepada Pemdes di seluruh Indonesia.

    “Betul pendataan ini memang jadi kendala pemerintah desa saat ini. Surat Edaran Dirjen PPMD Kemendes PDTT Nomor 9 tahun 2020 sesungguhnya bisa membantu sebagai panduan”, ujarnya.

    Pertama, Hadi menjelaskan SE Dirjen PPMD, terkait data ini, yang jadi pegangan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, soal kriteria, yaitu Kepala Keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.

    Ketiga, jika Kepala Keluarga miskin dengan kriteria tidak masuk didalam DTKS, bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS. Keempat, Kepala Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Kelima, data calon penerima yang didata oleh RT di tetapkan dalam Musyawarah Desa.

    Hadi mengatakan, SE Dirjen ini sesungguhnya sudah baik, hanya saja problem di masyarakat tidak sesederhana itu. fakta lapangan menunjukan beberapa masyarakat di desa mendesak agar dilakukan pembagian secara merata. Situasi ini tentu saja menyulitkan Pemdes.

    “Sayangnya SE Dirjen ini tidak memberikan petunjuk teknis mekanisme di pendataan berbasis RT. Jika SE itu berisi pendataan berbasis RT dilakukan melalui musyawarah untuk pemutakhiran data, itu tentu lebih jelas. Tentunya dengan pertimbangan kondisi sosial distancing. Belum lagi saat ini beberapa daerah sedang menghadapi pilkada, jangan sampai BLT Dana Desa ini tersendat di level pengesahan bupati. Perlu pengawasan masyarakat agar tidak dipolitisir”, tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial...

    Berita Terkait