27.9 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Nasional Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra:...

Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra: SE Dirjen PPMD Bisa Jadi Panduan

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah Desa sejauh ini cukup kesulitan dalam melakukan pendataan warga miskin yang terdampak Covid–19 sebagai basis data dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020.

    Agar sengkarut data untuk menunjang pelaksanaan BLT Desa ini segera usai, desapedia.id menghubungi Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi untuk memberikan saran dan masukannya kepada Pemdes di seluruh Indonesia.

    “Betul pendataan ini memang jadi kendala pemerintah desa saat ini. Surat Edaran Dirjen PPMD Kemendes PDTT Nomor 9 tahun 2020 sesungguhnya bisa membantu sebagai panduan”, ujarnya.

    Pertama, Hadi menjelaskan SE Dirjen PPMD, terkait data ini, yang jadi pegangan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, soal kriteria, yaitu Kepala Keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.

    Ketiga, jika Kepala Keluarga miskin dengan kriteria tidak masuk didalam DTKS, bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS. Keempat, Kepala Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Kelima, data calon penerima yang didata oleh RT di tetapkan dalam Musyawarah Desa.

    Hadi mengatakan, SE Dirjen ini sesungguhnya sudah baik, hanya saja problem di masyarakat tidak sesederhana itu. fakta lapangan menunjukan beberapa masyarakat di desa mendesak agar dilakukan pembagian secara merata. Situasi ini tentu saja menyulitkan Pemdes.

    “Sayangnya SE Dirjen ini tidak memberikan petunjuk teknis mekanisme di pendataan berbasis RT. Jika SE itu berisi pendataan berbasis RT dilakukan melalui musyawarah untuk pemutakhiran data, itu tentu lebih jelas. Tentunya dengan pertimbangan kondisi sosial distancing. Belum lagi saat ini beberapa daerah sedang menghadapi pilkada, jangan sampai BLT Dana Desa ini tersendat di level pengesahan bupati. Perlu pengawasan masyarakat agar tidak dipolitisir”, tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,496
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan...

    Berita Terkait