29.4 C
Jakarta
Senin, 25 Januari 2021
Beranda Nasional Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra:...

Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra: SE Dirjen PPMD Bisa Jadi Panduan

Rekomendasi

Lainnya

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    Revisi UU Desa Sudah Teragendakan di Masa Sidang III Tahun 2021, Ini Penjelasan Waka Komite I DPD RI

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang tampil sebagai salah satu narasumber pada talkshow...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi, Eks Pansus UU Desa Soroti Fragmentasi di Pemerintah Pusat

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah Desa sejauh ini cukup kesulitan dalam melakukan pendataan warga miskin yang terdampak Covid–19 sebagai basis data dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020.

    Agar sengkarut data untuk menunjang pelaksanaan BLT Desa ini segera usai, desapedia.id menghubungi Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi untuk memberikan saran dan masukannya kepada Pemdes di seluruh Indonesia.

    “Betul pendataan ini memang jadi kendala pemerintah desa saat ini. Surat Edaran Dirjen PPMD Kemendes PDTT Nomor 9 tahun 2020 sesungguhnya bisa membantu sebagai panduan”, ujarnya.

    Pertama, Hadi menjelaskan SE Dirjen PPMD, terkait data ini, yang jadi pegangan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, soal kriteria, yaitu Kepala Keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.

    Ketiga, jika Kepala Keluarga miskin dengan kriteria tidak masuk didalam DTKS, bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS. Keempat, Kepala Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Kelima, data calon penerima yang didata oleh RT di tetapkan dalam Musyawarah Desa.

    Hadi mengatakan, SE Dirjen ini sesungguhnya sudah baik, hanya saja problem di masyarakat tidak sesederhana itu. fakta lapangan menunjukan beberapa masyarakat di desa mendesak agar dilakukan pembagian secara merata. Situasi ini tentu saja menyulitkan Pemdes.

    “Sayangnya SE Dirjen ini tidak memberikan petunjuk teknis mekanisme di pendataan berbasis RT. Jika SE itu berisi pendataan berbasis RT dilakukan melalui musyawarah untuk pemutakhiran data, itu tentu lebih jelas. Tentunya dengan pertimbangan kondisi sosial distancing. Belum lagi saat ini beberapa daerah sedang menghadapi pilkada, jangan sampai BLT Dana Desa ini tersendat di level pengesahan bupati. Perlu pengawasan masyarakat agar tidak dipolitisir”, tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    999,256
    Kasus Positif
    Updated on 25 January 2021 - 15:59 WIB 15:59 WIB

    Indeks Berita

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, 11 Januari 2021 mempertanyakan hasil penyaluran triliunan rupiah melalui...

    AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove. Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi,...

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini telah memasuki usia ke 7....

    Hadir Bareng di Peringatan 7 Tahun UU Desa, Ini...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menghadiri secara langsung peringatan 7 tahun UU Nomor...

    Berita Terkait