30.3 C
Jakarta
Kamis, 1 Oktober 2020
Beranda Nasional Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra:...

Pemdes Kesulitan Mendata Warga Miskin Terdampak Covid–19, Seknas Fitra: SE Dirjen PPMD Bisa Jadi Panduan

Rekomendasi

Lainnya

    Apresiasi Kenaikan Dana Desa 2021, Ketua Umum Apdesi Minta Pemdes Perhatikan Keinginan Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menyampaikan bahwa alokasi...

    Presiden Jokowi Terima Laporan Perkembangan PKTD, BLT DD dan Fokus Dana Desa 2021, Ini Rinciannya

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Terbatas di...

    Catat Pak Kades, Ini Indikator Kerberhasilan Penggunaan Dana Desa 2021

    Jakarta, desapedia.id – Pada Senin (22/9) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah Desa sejauh ini cukup kesulitan dalam melakukan pendataan warga miskin yang terdampak Covid–19 sebagai basis data dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020.

    Agar sengkarut data untuk menunjang pelaksanaan BLT Desa ini segera usai, desapedia.id menghubungi Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi untuk memberikan saran dan masukannya kepada Pemdes di seluruh Indonesia.

    “Betul pendataan ini memang jadi kendala pemerintah desa saat ini. Surat Edaran Dirjen PPMD Kemendes PDTT Nomor 9 tahun 2020 sesungguhnya bisa membantu sebagai panduan”, ujarnya.

    Pertama, Hadi menjelaskan SE Dirjen PPMD, terkait data ini, yang jadi pegangan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, soal kriteria, yaitu Kepala Keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.

    Ketiga, jika Kepala Keluarga miskin dengan kriteria tidak masuk didalam DTKS, bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS. Keempat, Kepala Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Kelima, data calon penerima yang didata oleh RT di tetapkan dalam Musyawarah Desa.

    Hadi mengatakan, SE Dirjen ini sesungguhnya sudah baik, hanya saja problem di masyarakat tidak sesederhana itu. fakta lapangan menunjukan beberapa masyarakat di desa mendesak agar dilakukan pembagian secara merata. Situasi ini tentu saja menyulitkan Pemdes.

    “Sayangnya SE Dirjen ini tidak memberikan petunjuk teknis mekanisme di pendataan berbasis RT. Jika SE itu berisi pendataan berbasis RT dilakukan melalui musyawarah untuk pemutakhiran data, itu tentu lebih jelas. Tentunya dengan pertimbangan kondisi sosial distancing. Belum lagi saat ini beberapa daerah sedang menghadapi pilkada, jangan sampai BLT Dana Desa ini tersendat di level pengesahan bupati. Perlu pengawasan masyarakat agar tidak dipolitisir”, tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    282,724
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catat Pak Kades, Ini Indikator Kerberhasilan Penggunaan Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Pada Senin (22/9) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar...

    Prioritas Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Berbeda dari tahun-tahun sebelum, terbitnya Permendesa PDTT No 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 menegaskan dana desa tahun anggaran 2021...

    SDGs Desa Bakal Jadikan Desa Sebagai Role Model Pembangunan...

    Gorontalo, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri yakin suatu saat...

    Dana Desa Kini Diatur di UU 2/2020, Akhmad Muqowam:...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Desa yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam kembali menyoroti pencabutan Dana...

    Dana Desa 2021 Naik Jadi Rp 72 Triliun, Permendes...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp72 triliun...

    Berita Terkait