28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Pelaksanaan Desa Adat Belum Sesuai UU Desa

Pelaksanaan Desa Adat Belum Sesuai UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang berisi agenda rakyat, dan di dalamnya berisi keberpihakan yang paling nyata bagi rakyat pedesaan. Sayangnya, pelaksanaan UU Desa belum sesuai harapan.

    Masih banyak perbaikan yang harus dilaksanakan Pemerintah dalam menjalankan amanat UU Desa. Termasuk pelaksanaan desa adat sebagaimana amanah dari UU Desa.

    Demikian rangkuman pemikiran Eni Khairani, anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu dalam acara Sambung Rasa Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kerajaan dan Keraton seluruh Indonesia (AKKI) di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu akhir pekan lalu.

    “Pengaturan desa adat didalam UU Desa sudah sangat baik, yaitu terdapat di Bab XIII, dari Pasal 96 hingga Pasal 111. Secara keseluruhan, Bab Desa Adat ini memiliki 16 pasal dan 26 ayat, yang dibagi ke dalam empat topik, yaitu penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintahan desa adat dan peraturan desa adat,” papar Eni.

    Namun demikian, lanjutnya, telah terdapat kontradiksi yuridis terkait desa adat ini. Pasal 150 ayat 1 UU Desa dan PP No. 43/2014 menyatakan, “Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat”.

    Tetapi PP No. 47/2015 menyatakan bahwa “lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”.

    Eni menambahkan, sangat disayangkan peraturan dibawah UU Desa yang mengatur tentang desa adat malah bertentangan dengan UU Desa. “Kami akan meminta pemerintah untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat,” tegas Eni. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait