30 C
Jakarta
Selasa, 11 Agustus 2020
Beranda Daerah Pelaksanaan Desa Adat Belum Sesuai UU Desa

Pelaksanaan Desa Adat Belum Sesuai UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Penundaan Pilkades Serentak

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97 Triliun

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah...

    Substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang berisi agenda rakyat, dan di dalamnya berisi keberpihakan yang paling nyata bagi rakyat pedesaan. Sayangnya, pelaksanaan UU Desa belum sesuai harapan. Masih banyak perbaikan yang harus dilaksanakan Pemerintah dalam menjalankan amanat UU Desa. Termasuk pelaksanaan desa adat sebagaimana amanah dari UU Desa.

    Demikian rangkuman pemikiran Eni Khairani, anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu dalam acara Sambung Rasa Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kerajaan dan Keraton seluruh Indonesia (AKKI) di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu akhir pekan lalu.

    “Pengaturan desa adat didalam UU Desa sudah sangat baik, yaitu terdapat di Bab XIII, dari Pasal 96 hingga Pasal 111. Secara keseluruhan, Bab Desa Adat ini memiliki 16 pasal dan 26 ayat, yang dibagi ke dalam empat topik, yaitu penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintahan desa adat dan peraturan desa adat,” papar Eni.

    Namun demikian, lanjutnya, telah terdapat kontradiksi yuridis terkait desa adat ini. Pasal 150 ayat 1 UU Desa dan PP No. 43/2014 menyatakan, “Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat”. Tetapi PP No. 47/2015 menyatakan bahwa “lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”.

    Eni menambahkan, sangat disayangkan peraturan dibawah UU Desa yang mengatur tentang desa adat malah bertentangan dengan UU Desa. “Kami akan meminta pemerintah untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat,” tegas Eni. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    125,396
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Kemendagri Siap Edarkan 74 Ribu Buku Saku Desa Tangguh...

    Jakarta, desapedia.id - Para akademisi Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi menghasilkan sebuah buku berjudul “Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan...

    Mendes PDTT dan Mendagri Siap Dukung PKK Sosialisasi Penggunaan...

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97...

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat...

    Mendes PDTT Prediksi Padat Karya Tunai Desa Serap 5,2...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkap masih terdapat Rp 36,4 Triliun dari Rp 71,2 Triliun anggaran...

    Melihat Lebih Dekat Peran SDGs Centre di Unila, UniB...

    Jakarta, desapedia.id – Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat telah diamanatkan oleh dharma ketiga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada...

    Berita Terkait