34.3 C
Jakarta
Sabtu, 16 Mei 2020
Beranda Daerah Pelaksanaan Desa Adat Belum Sesuai UU Desa

Pelaksanaan Desa Adat Belum Sesuai UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang berisi agenda rakyat, dan di dalamnya berisi keberpihakan yang paling nyata bagi rakyat pedesaan. Sayangnya, pelaksanaan UU Desa belum sesuai harapan. Masih banyak perbaikan yang harus dilaksanakan Pemerintah dalam menjalankan amanat UU Desa. Termasuk pelaksanaan desa adat sebagaimana amanah dari UU Desa.

    Demikian rangkuman pemikiran Eni Khairani, anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu dalam acara Sambung Rasa Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kerajaan dan Keraton seluruh Indonesia (AKKI) di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu akhir pekan lalu.

    “Pengaturan desa adat didalam UU Desa sudah sangat baik, yaitu terdapat di Bab XIII, dari Pasal 96 hingga Pasal 111. Secara keseluruhan, Bab Desa Adat ini memiliki 16 pasal dan 26 ayat, yang dibagi ke dalam empat topik, yaitu penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintahan desa adat dan peraturan desa adat,” papar Eni.

    Namun demikian, lanjutnya, telah terdapat kontradiksi yuridis terkait desa adat ini. Pasal 150 ayat 1 UU Desa dan PP No. 43/2014 menyatakan, “Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat”. Tetapi PP No. 47/2015 menyatakan bahwa “lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”.

    Eni menambahkan, sangat disayangkan peraturan dibawah UU Desa yang mengatur tentang desa adat malah bertentangan dengan UU Desa. “Kami akan meminta pemerintah untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat,” tegas Eni. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,496
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ketua Papdesi Sulut: 50 Persen Desa di Sulut Sudah...

    Jakarta, desapedia.id - Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Utara, Badriyah dalam wawancaranya dengan...

    Profesor Riset LIPI Bicara Dampak Positif dan Negatif Covid–19...

    Jakarta, desapedia.id – Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. R. Siti Zuhro, mengemukakan bahwa dampak Covid–19 terhadap pemerintahan desa juga sangat jelas,...

    Lawan Covid-19 di DKI Jakarta, KPN Lakukan Aksi Penyemprotan...

    Jakarta, desapedia.id - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita ( KPN), Rabu (22/4) menggelar aksi penyemprotan disinfektan di kawasan pemukiman Semper Barat,...

    Lotus Kita Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Covid 19...

    Jakarta, desapedia.id – Jelang memasuki Ramadhan 1441 H, Yayasan Lotus Kita menyalurkan 300 paket Sembako kepada warga terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid...

    Perbup Belum Ada, Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 Terkendala

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanggulangan Covid-19 di desa-desa. Berbagai kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor...

    Berita Terkait