33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Parade Nusantara dan APDESI Jabar Nilai Kades Tersangkut Korupsi...

Parade Nusantara dan APDESI Jabar Nilai Kades Tersangkut Korupsi Karena Minimnya Pemahaman Hukum

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Cianjur, desapedia.id – Ketua Parade Nusantara Provinsi Jawa Barat, Jaya Wijaya Buntuan mengatakan besarnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap pemerintahan desa sangat rawan dikorupsi atau disalahgunakan lantaran banyak Kepala Desa (Kades) yang masih sangat minim wawasan dan pemahamannya tentang aturan hukum.

    Menurutnya, tindak pidana korupsi yang menjerat banyak Kades selama ini tidak semata – mata mengambil uang untuk kepentingan pribadi saja, melainkan salah dalam penyusunan pelaporan dan salah kebijakan hingga akhirnya menjadi permasalahan hukum.

    “Di Jawa Barat rata – rata kepala desa yang terjerat kasus hukum mereka sebenarnya sudah masuk temuan Inspektorat Daerah”, ujar Jaya yang juga Kepala Desa Palasari ini.

    Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Jawa Barat, Warson Mawardie.

    Menurutnya, Pemerintah Kabupaten dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus lebih gencar lagi dalam memberikan pemahaman teknis hukum kepada Kades dan Perangkat Desa terutama di Jawa Barat.

    “Ada potensi permasalahan hukum yang dialami oleh Kades dan perangkatnya di Jabar akan meningkat. Sebaiknya Pemkab dan APH segera bergerak memberikan pembinaan”, tegas Warson yang kini juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumedang.  (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait