30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Dalam laporan pengaduan tersebut, banyak keluhan terkait banyaknya keluarga Kepala Desa hingga Lurah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya”, ujar Risma.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI), Hj. Wargiyati mengecam pernyataan Mensos Risma yang juga politisi PDI Perjuangan ini.

    Dalam siaran persnya yang berisikan klarifikasi dan pernyataan yang dikirimkan ke redaksi desapedia.id pada Kamis (17/) ini, Wargiyati mengkritik pernyataan Mensos.

    “Bahwa apa yang disampaikan Bu Menteri Sosial tidak berdasarkan data tapi hanya sebuah asumsi atas aduan kasuistik dari beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Di Indonesia ada 74 ribu lebih kepala desa dan kita yakin tidak ada 1 persen yang mungkin “nakal”. Dan kalaupun ada keluarga kepala desa yang menerima bansos selama masuk kriteria dan memenuhi syarat sebagai penerima sah–sah saja, jangankan keluarga kepala desa keluarga Bupati pun kalau layak dan memenuhi syarat sebagi penerima sah – sah saja karena tidak semua keluarga pejabat bernasib baik menjadi keluarga mampu atau kaya”, tegas Wargiyati.

    Wargiyati menambahkan, DPP PAPDESI menuntut Menteri Sosial mencabut pernyataan tersebut karena menyakiti dan mendiskreditkan kepala desa seluruh Indonesia.

    “Kalau tidak ada pencabutan pernyataan dan permintaan maaf maka kami kepala desa seluruh Indonesia sebagai pemerintahan terdepan akan memboikot program Kemensos di desa, silahkan Kemensos menjalankan programnya di desa seluruh Indonesia tanpa melibatkan Kepala desa dan perangkat desa”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 09:20 WIB 09:20 WIB

    Indeks Berita

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021,...

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur menggelar webinar dengan tema “Crowdfunding...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Berita Terkait