27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Nasional Pansus Papua DPD RI Dukung Peninjauan Kembali Program dan...

Pansus Papua DPD RI Dukung Peninjauan Kembali Program dan Kebijakan BIN yang Timbulkan Perpecahan Masyarakat Papua

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Bertempat di sebuah hotel berbintang di Jayapura, Papua, pada Rabu (27/11) lalu, Panitia Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pansus Papua DPD RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Adat Papua, Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), tokoh politik dan tokoh agama membahas permasalahan Papua.

    RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Papua DPD RI yang juga anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma.

    Dari RDP itu kemudian disepakati kesimpulan bersama diantara semua pihak yang hadir. Salah satunya adalah soal dukungan Pansus Papua DPD RI terhadap peninjauan kembali program – program dan kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini telah menimbulkan perpecahan di masayarakat Papua.

    Berikut kesimpulan selengkapnya:

    Pertama, Pansus Papua DPD RI mengapresiasi atas kehadiran dan masukan Dewan Adat Papua (DAP), penggiat HAM, Tokoh Politik, dan Tokoh Agama dalam dialog damai dengan Pansus Papua DPD RI. Pansus Papua DPD RI mendukung penuh eksistensi Orang Asli Papua (OAP) dan akan mencarikan solusi untuk meningkatkan peran OAP dalam politik dan proses pembuatan kebijakan publik (birokrasi) di tanah Papua.

    Kedua, Pansus Papua DPD RI mendukung evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Otsus dengan memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi DAP, penggiat HAM, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dengan lebih memprioritaskan pada kebijakan perlindungan OAP, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

    Ketiga, Pansus DPD RI mendukung upaya peninjauan kembali agenda dan program-progam Badan Intelijen Negara (BIN) yang dilaksanakan di Papua khususnya program dan kebijakan BIN yang menimbulkan perpecahan di masyarakat Papua.

    Keempat, Pansus Papua DPD RI mendukung upaya mengkaji kebijakan Penataan Daerah di Papua yang dianggap menimbulkan perpecahan di masyarakat Papua, penataan daerah di Papua dilakukan untuk mewujudkan Papua damai yang berkeadilan dan sejahtera.

    Kelima, Pansus DPD RI mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan HAM masa lalu dan penyelesaian HAM masa sekarang.

    Keenam, Pansus DPD RI mendukung upaya pelurusan sejarah Papua dari aspek hukum, sejarah, dan politik yang dikaji secara jujur antara Pemerintah dengan rakyat Papua sebagai bagian dari penyelesaian HAM masa lalu di tanah Papua.

    Ketujuh, Pansus DPD RI mendukung upaya penyelesaian dan penanganan isu rasisme sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang merupakan ekspresi persoalan yang terpendam selama ini dan meminta Pemerintah untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan dalam aksi Demontrasi beberapa waktu yang lalu.

    Kedelapan, Terkait adanya dampak negatif investasi, Pansus Papua DPD RI berpandangan bahwa investasi di Tanah Papua harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat asli Papua.

    Kesembilan, Pansus DPD RI mendukug upaya penguatan Partai Politik Lokal sebagai bagian dari pembangunan Demokratisasi di tanah Papua.

    Kesepuluh, Pansus Papua DPD RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut kepada para pihak melalui dialog intensif agar dalam kerja-kerja pansus ke depan dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  (Red)

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait