33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Pansus Papua DPD RI Dukung Peninjauan Kembali Program dan...

Pansus Papua DPD RI Dukung Peninjauan Kembali Program dan Kebijakan BIN yang Timbulkan Perpecahan Masyarakat Papua

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Jakarta, desapedia.id – Bertempat di sebuah hotel berbintang di Jayapura, Papua, pada Rabu (27/11) lalu, Panitia Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pansus Papua DPD RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Adat Papua, Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), tokoh politik dan tokoh agama membahas permasalahan Papua.

    RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Papua DPD RI yang juga anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma.

    Dari RDP itu kemudian disepakati kesimpulan bersama diantara semua pihak yang hadir. Salah satunya adalah soal dukungan Pansus Papua DPD RI terhadap peninjauan kembali program – program dan kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini telah menimbulkan perpecahan di masayarakat Papua.

    Berikut kesimpulan selengkapnya:

    Pertama, Pansus Papua DPD RI mengapresiasi atas kehadiran dan masukan Dewan Adat Papua (DAP), penggiat HAM, Tokoh Politik, dan Tokoh Agama dalam dialog damai dengan Pansus Papua DPD RI. Pansus Papua DPD RI mendukung penuh eksistensi Orang Asli Papua (OAP) dan akan mencarikan solusi untuk meningkatkan peran OAP dalam politik dan proses pembuatan kebijakan publik (birokrasi) di tanah Papua.

    Kedua, Pansus Papua DPD RI mendukung evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Otsus dengan memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi DAP, penggiat HAM, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dengan lebih memprioritaskan pada kebijakan perlindungan OAP, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

    Ketiga, Pansus DPD RI mendukung upaya peninjauan kembali agenda dan program-progam Badan Intelijen Negara (BIN) yang dilaksanakan di Papua khususnya program dan kebijakan BIN yang menimbulkan perpecahan di masyarakat Papua.

    Keempat, Pansus Papua DPD RI mendukung upaya mengkaji kebijakan Penataan Daerah di Papua yang dianggap menimbulkan perpecahan di masyarakat Papua, penataan daerah di Papua dilakukan untuk mewujudkan Papua damai yang berkeadilan dan sejahtera.

    Kelima, Pansus DPD RI mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan HAM masa lalu dan penyelesaian HAM masa sekarang.

    Keenam, Pansus DPD RI mendukung upaya pelurusan sejarah Papua dari aspek hukum, sejarah, dan politik yang dikaji secara jujur antara Pemerintah dengan rakyat Papua sebagai bagian dari penyelesaian HAM masa lalu di tanah Papua.

    Ketujuh, Pansus DPD RI mendukung upaya penyelesaian dan penanganan isu rasisme sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang merupakan ekspresi persoalan yang terpendam selama ini dan meminta Pemerintah untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan dalam aksi Demontrasi beberapa waktu yang lalu.

    Kedelapan, Terkait adanya dampak negatif investasi, Pansus Papua DPD RI berpandangan bahwa investasi di Tanah Papua harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat asli Papua.

    Kesembilan, Pansus DPD RI mendukug upaya penguatan Partai Politik Lokal sebagai bagian dari pembangunan Demokratisasi di tanah Papua.

    Kesepuluh, Pansus Papua DPD RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut kepada para pihak melalui dialog intensif agar dalam kerja-kerja pansus ke depan dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  (Red)

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait