30.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Parlemen Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

Rekomendasi

Lainnya

    DPR Terus Mendorong Kedua PP Pemekaran Daerah Segera Diterbitkan

    Jakarta, desapedia.id - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagaimana dikutip dari media cetak nasional hari...

    Ketua Komite I DPD RI: Jangan Pangkas Dana Desa, Alihkan Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Penanganan Covid-19

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid-19, melakukan kerja-kerja...

    9 Mantan Kades Berhasil Lolos ke DPRD Kabupaten Nias

    Gido, desapedia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias resmi menetapkan 25 orang calon legislatif terpilih hasil pemilihan legislatif...

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini (29/4), Komite I DPD RI yang terdiri dari Ketua Dr. Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Dr. Abdul Kholik, Jafar Alkatiri dan Fachrul Razi merilis pandangan politiknya terhadap RUU Omnibus Law.

    Pertama, Komite I DPD RI melihat banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU tentang Cipta Kerja (493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden dan 4 Peraturan Daerah), menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang atas kondisi regulasi di Indonesia yang hyper regulasi.

    Kedua, Komite I DPD RI berpandangan bahwa substansi pengaturan RUU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat 2 (dua) pasal dalam RUU tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan MK, seperti dalam Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah dibanding UU, sehingga PP tidak bisa membatalkan/mengubah UU.

    Selain itu, dalam Pasal 166 disebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Perda. Hal itu bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengujian/pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung;

    Ketiga, Komite I DPD RI mencermati bahwa RUU tentang Cipta Kerja banyak memuat frasa yang melakukan perubahan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. RUU tentang Cipta Kerja akan menimbulkan terjadinya sentralisasi pemerintahan/perijinan yang berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998 yang berakibat terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945;

    Keempat, RUU tentang Cipta Kerja telah menghilangkan makna Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang...

    Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI pada hari ini (23/4) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar diantaranya Profesor Dr. Djohermansyah...

    5 Kesimpulan Setelah 4 Jam Raker Lewat Vidcon Komite...

    Jakarta, desapedia.id – Rapat Kerja (Raker) antara Komite I DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar...

    Komite I DPD RI Gelar RDPU Melalui Vidcon dengan...

    Jakarta, desapedia.id – komite I DPD RI, Senin (20/4) pagi ini menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU) dengan sejumlah pakar yang terdiri dari Dr....

    Instiawati Ayus: Penanganan Covid–19 di Desa Butuh Juknis Khusus,...

    Jakarta, desapedia.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) Mendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang...

    Berita Terkait