31.3 C
Jakarta
Sabtu, 9 Januari 2021
Beranda Parlemen Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

Rekomendasi

Lainnya

    Sampaikan Hasil Reses di kaltara, Ini Temuan Fernando Sinaga yang Harus Ditindaklanjuti Kemendes dan Kemendagri

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan...

    Komisi V DPR RI Minta Kemendes Evaluasi Tenaga Pendamping Desa

    Jakarta, desapedia.id - Untuk pertama kalinya, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini (29/4), Komite I DPD RI yang terdiri dari Ketua Dr. Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Dr. Abdul Kholik, Jafar Alkatiri dan Fachrul Razi merilis pandangan politiknya terhadap RUU Omnibus Law.

    Pertama, Komite I DPD RI melihat banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU tentang Cipta Kerja (493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden dan 4 Peraturan Daerah), menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang atas kondisi regulasi di Indonesia yang hyper regulasi.

    Kedua, Komite I DPD RI berpandangan bahwa substansi pengaturan RUU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat 2 (dua) pasal dalam RUU tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan MK, seperti dalam Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah dibanding UU, sehingga PP tidak bisa membatalkan/mengubah UU.

    Selain itu, dalam Pasal 166 disebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Perda. Hal itu bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengujian/pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung;

    Ketiga, Komite I DPD RI mencermati bahwa RUU tentang Cipta Kerja banyak memuat frasa yang melakukan perubahan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. RUU tentang Cipta Kerja akan menimbulkan terjadinya sentralisasi pemerintahan/perijinan yang berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998 yang berakibat terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945;

    Keempat, RUU tentang Cipta Kerja telah menghilangkan makna Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    808,340
    Kasus Positif
    Updated on 9 January 2021 - 11:01 WIB 11:01 WIB

    Indeks Berita

    Raker Komite I DPD RI dengan Menteri LHK Soroti...

    Jakarta, desapedia.id - Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI.Direktur Eksekutif Amcolabora...

    RDPU dengan Panja Komisi VIII DPR RI, Direktur Eksekutif...

    Jakarta, desapedia.id – Komisi VIII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Undang–Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang...

    DPD RI Ingatkan KPU dan Bawaslu Soal Potensi Penurunan...

    Jakarta, desapedia.id - DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencana...

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

    Berita Terkait