28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa Minta Dukungan Pemekaran, DPRD Kabupaten Banyumas Sambangi Anggota DPD...

Minta Dukungan Pemekaran, DPRD Kabupaten Banyumas Sambangi Anggota DPD RI Dapil Jateng

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas mendapatkan dukungan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Banyumas diharapkan dapat segera merampungkan kajian dan menyampaikan usulan pemekaran secara resmi kepada DPD RI. Hal ini dikatakan anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik yang juga Wakil Ketua Komite I saat menerima delegasi DPRD Banyumas di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Rabu (12/2).

    Kholik menjelaskan Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah, karena melihat bahwa pemekaran adalah aspirasi dari masyarakat daerah. Tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan.

    Namun, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kajian yang sudah dipersiapkan oleh Kabupaten Banyumas dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan DPD RI sehingga pemekaran layak untuk diwujudkan. “Sepanjang memang secara syarat administrasi sudah terpenuhi, maka kami akan mendukung dalam hal kebijakan politik. Harus diperhitungkan juga beban dari kabupaten induk dalam membiayai daerah otonom baru nanti,” ujar Abdul.

    Sementara itu, anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Casytha A Kathmandu menjelaskan langkah DPD RI yang telah meminta pemerintah mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Saat ini terdapat sekitar 173 daerah yang mengajukan pemekaran.

    “Sayangnya, pemerintah saat ini baru membuka kran moratorium untuk wilayah Papua. Kami akan tetap mendorong pencabutan moratorium, sehingga diharapkan daerah otonom baru dapat segera terwujud karena tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Budi Setiawan menjelaskan Pemkab Banyumas telah menyampaikan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. DPRD Kabupaten Banyumas mendukung penuh usulan tersebut bahkan menilai pemekaran wilayah idealnya dibagi menjadi tiga daerah otonom yakni dua kabupaten dan satu kota.

    “Idealnya, Kabupaten Banyumas dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu dua wilayah kabupaten dan satu kota. Namun prosesnya jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan menjadi dua wilayah, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto karena infrastrukturnya sudah siap untuk dimekarkan. Intinya, kami mendukung pemekaran itu,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni di Desa Ciledug, Kecamatan Setu,...

    Berita Terkait