Desapedia

Menteri Desa PDTT Umumkan Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Cegah dan Tangani Covid-19, Asosiasi Pemerintah Desa Dukung dan Beri Catatan

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar

Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, kondisi kekinian dengan merebaknya Virus Corona (Covid-19) maka segala upaya perlu dilakukan untuk melawan wabah pandemi ini. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat desa maupun pendamping desa harus turun tangan untuk memutus mata rantai virus yang telah makan korban jiwa ini.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, Dana Desa bisa digunakan untuk optimalisasi pencegahan Virus Corona (Covid-19). Dana Desa itu bisa dipergunakan untuk perkuat dana Transfer Daerah sebesar Rp 850 triliun untuk melawan wabah pandemi itu.

Alokasi ini, kata Menteri Desa PDTT, melengkapi arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya agar Dana Desa lebih difokuskan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“Untuk level pencegahan, Pemerintah desa menggunakan dana untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya seperti kampanyekan pola hidup sehat dan bersih,” ujarnya.

Pada tahapan selanjutnya, dana desa tetap bisa digunakan untuk penanganan penyebaran Covid-19 ini, namun harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan tingkat kebutuhan penanganan.

Perangkat desa bersama masyarakat bisa mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk pencegahan maupun penanganan Virus Corona ini tapi harus selalu dikordinasikan dengan pihak yang berwenang seperti Gugus Tugas yang diketuai Kepala BNPB Doni Monardo agar penggunaan dan kebutuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan skala yang dialami oleh masyarakat semua.

“Sesuai koordinasi dengan BNPB, Kemendes PDTT bakal fokus ke sejumlah wilayah yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Kita sudah sosialisasi protokol pencegahan Covid-19,” kata Menteri Desa.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini akui jika Kementerian yang dipimpinnya telah lakukan review dan revisi DIPA untuk pengalihan sebagian anggaran menjadi kegiatan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi output. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada rapat terbatas pada 16 Maret lalu.

“Kita terus lakukan komunikasi harian dengan desa untuk memantau pencairan dan penggunaan dana desa, terutama terkait dengan kegiatan padat karya tunai. Sekaligus melakukan pemetaan dan pendampingan desa terkait Covid-19,” ujarnya.

Kemendes PDTT lanjut Menteri Desa, akan segera instruksikan Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa untuk segera alokasikan dana desa optimalisasi pencegahan Covid-19.

Kemendes PDTT juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terutama dengan BNPB terkait perkembangan laporan pencegahan virus Corona.

Menteri Desa PDTT kembali menyarankan agar masyarakat desa dan Indonesia menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menangkal Virus Corona.

“Jika pola hidup sehat diterapkan, Insya Allah bisa menangkal penyebaran Covid-19,” kata Gus Menteri.

Salah satu penerapan pola hidup sehat yaitu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Kedua jenis makanan sehat ini bakal meningkatkan imun tubuh kita untuk menangkal virus. Perbanyak konsumsi jahe, temulawak dan bahan empon-empon lainnya yang disebut cukup jitu menangkal Virus Corona.

“Selain itu, istirahat yang cukup dan olahraga yang rutin,” kata Gus Menteri.

Menteri Desa PDTT menuturkan sejumlah langkah untuk mencegah Virus Corona masuk ke desa. Pertama, Tamu yang menginap 1×24 jam wajib dilaporkan ke kantor desa. Kedua, memeriksa kondisi kesehatan tamu yang akan tinggal dan menginap di desa. Ketiga, memasang papan informasi sosialisasi pencegahan Virus Corona versi WHO di setiap tempat yang mudah di akses masyarakat.

“Mari kita putuskan rantai penularan Covid-19. Bersama Kita Bisa,” pungkas Menteri Desa.

 

Sikap Asosiasi Pemerintah Desa

Kebijakan dana desa yang sesungguhnya bisa digunakan untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan sebuah bencana termasuk wabah Covid – 19 yang kini sedang mewabah, disikapi oleh segenap jajaran pimpinan pusat asosiasi pemerintah desa.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Dr. Sindawa Tarang, Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Papdesi), Hj. Wargiyati dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE ketika dihubungi oleh desapedia.id ketiganya setuju dan siap mendukung langkah pemerintah melalui Kemendes untuk turut aktif memutus rantai laju penularan Covid–19 sampai ke tingkat desa.

Namun demikian, ketiganya sepakat agar pemerintah menyiapkan payung hukum yang jelas terkait penggunaan dana desa untuk penanganan wabah Covid–19.

 

Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020

Soal payung hukum sebagaimana yang dipertanyakan oleh para asosiasi pemerintah desa, sesungguhnya dalam Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes PDTT) Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 pada pasal 8 telah diatur kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Pada pasal 11 juga telah diatur tentang peningkatan pola hidup bersih dan sehat.

Hal ini sejalan dengan materi konferensi pers yang disiarkan secara live melalui saluran youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) ketika Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid menjelaskan bahwa terkait pencegahan dan penanganan meluasnya wabah Covid–19, Kemendes PDTT sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020.

Dalam Permendes tersebut, lanjut Taufik, secara eksplisit ditekankan bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk langkah–langkah pencegahan dibidang pelayanan sosial dasar khususnya bidang kesehatan masyarakat di desa antara lain dikampanyekan tentang pola hidup sehat dan bersih di desa.

“Artinya Permendes ini telah memberi peluang kepada desa agar bisa menggunakan dana desa untuk kita menjaga dan mencegah berbagai macam aspek khususnya terkait saat ini dengan meluasnya wabah virus Covid–19 atau Corona”, ujar Taufik.

Taufik menambahkan, bila desa–desa yang sudah terdampak, kita mengantisipasi dengan menggunakan protokolnya yaitu setiap pemerintah desa harus mempedomani dan mengikuti instruksi pelaksana Gugus Tugas di daerah, yaitu Kepala Daerah. “Tentu saja disesuaikan dengan tingkat eskalasi yang ada di desa”, ungkapnya.

Karena itu, Taufik melanjutkan, Kemendes menghimbau Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh–tokoh masyarakat desa untuk segera melakukan langkah–langkah persiapan dan antisipasi dengan tetap mengacu pada pedoman dan instruksi dari Gugus Tugas yang ada di daerah. (ISS)

 

 

Redaksi Desapedia

Tambahkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.