31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Nasional Menko Luhut Minta DPD RI Dukung Penyelesaian Masalah Penguasaan...

Menko Luhut Minta DPD RI Dukung Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Hutan yang Berlebihan oleh Korporasi

Rekomendasi

Lainnya

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan BUMDes di Bali Ambil Bagian Pulihkan Ekonomi

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI lainnya menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas sejumlah permasalahan di daerah pada Rabu (7/4) lalu.

    Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta dukungan agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan di daerah. Hal tersebut dikarenakan banyak infrastruktur yang masih belum berjalan. Hal itu disampaikan Sultan B Najamudin kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

    “Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktifitas ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, meningkatkan akses pelabuhan dan bandara,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Luhut menyampaikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dengan melakukan studi mendalam dengan melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan.

    Luhut berharap DPD RI dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.

    “Kita akan lihat per provinsi, jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka, UGM misalnya. Dan kami mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan ini karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasi oleh konglomerat,” ucapnya.

    Pernyataan Luhut Panjaitan ini memang benar. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 71 persen daratan Indonesia dikuasai oleh korporasi kehutanan. Lalu 23 persen tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar, konglomerat, baru sisanya masyarakat. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Indeks Berita

    Ini Saran Dr. Sutoro Eko untuk DPD RI yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam sebuah kesempatan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komite I Dewan Perwakilan...

    Dihadiri Waka Komite I DPD RI, Wamen ATR/BPN Berjanji...

    Kutai Kertanegara, desapedia.id – Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bersama Wakil Ketua Komite I DPD...

    Wamendes Budi Arie Soroti Kebijakan Mudik Tahun 2021

    Cisarua, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menutup secara resmi Rapat Sinkronisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Kemendes...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan UU Nomor 6 Tahun 2014...

    Komite I DPD RI Ungkap Distorsi Kewenangan Desa dalam...

    Jakarta, desapedia.id – komite I DPD RI melalui Wakil Ketuanya, Fernando Sinaga pernah mengungkapkan ada 4 distorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi...

    Berita Terkait