30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Menkeu Sri Mulyani: Manajemen Risiko Bencana Harus Selaras Antara...

Menkeu Sri Mulyani: Manajemen Risiko Bencana Harus Selaras Antara Program Nasional dan Regional

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada tiga prinsip dalam manajemen risiko bencana, yakni Institusi harus fleksibel dan dinamis, harus selaras dengan program nasional dan regional, dan SEADRIF (Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility) harus bisa menyeimbangkan peran publik dan swasta.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga Finance Minister of the Year of 2019 ini menyatakan hal tersebut pada pertemuan negara-negara anggota program SEADRIF dalam Asian Development Bank Annual Meeting yang ke-52 di Nadi, Fiji, belum lama ini.

    Menkeu yang biasa disapa SMI ini hadir mewakili Indonesia sebagai salah satu negara anggota program SEADRIF.

    “Karakteristik risiko dari bencana alam sangat variatif dan berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Karena itu diharapkan perkembangan teknologi bisa berperan khususnya dalam hal berbagi informasi penanganan bencana dan mitigasinya,” kata SMI dalam keterangan pers Kementerian Keuangan.

    Keselarasan antara program nasional dan regional dalam manajemen resiko bencana seperti yang dikemukakan SMI tentu saja menjadi catatan penting bagi semua pemangku kepentingan dalam tata kelola resiko bencana, termasuk desa.

    Saat ini, pemerintah sedang gencar membangun Desa Tangguh Bencana (Destana). Artinya, desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa itu juga harus mampu memulihkan diri dengan cepat dari berbagai dampak bencana.

    Lalu sebuah desa bakal disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya, dan mampu mengorganisasikan dirinya dengan segenap sumber daya yang dimilikinya untuk mengurangi kerentanan, sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait