Desapedia

Menkeu Minta Pegiat Ekonomi Digital Garap potensi Ekonomi Desa, Pendiri Desapedia Group: Butuh Aplikasi Digital Tersendiri Karena Ada Kewenangan Lokal Berskala Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Kemenkeu)

Jakarta, desapedia.id – Dalam diskusi pada acara Gerakan 1000 Startup, di Istora Senayan, Minggu (18/8/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pegiat ekonomi digital bisa melirik potensi dari ekonomi desa. Sehingga, ekonomi kecil menengah di desa-desa bisa terhubung ke masyarakat luas.

Menurutnya, Pemerintah akan memberikan Rp72 triliun untuk membantu perekonomian di 75 ribu desa di Indonesia. Maksimal satu desa dalam 6 tahun terakhir bisa mendapatkan dana hingga Rp5 miliar.

“Para pegiat ekonomi digital harus bisa melihat hal ini sebagai peluang. Ekonomi desa harus dihubungkan lewat aplikasi digital”, ujar Sri Mulyani.

Menanggapi hal ini, Pendiri Desapedia Group, Iwan Sulaiman Soelasno menyambut baik ajakan Menkeu Sri Mulyani tersebut. Menurutnya, dengan kebijakan Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Desa selama 5 tahun terakhir ini, geliat ekonomi desa termasuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus membaik dan melahirkan berbagai produk desa serta potensi desa.

Namun demikian, dipaparkan Iwan, masih sangat banyak usaha ekonomi kecil menengah di desa dan potensi-potensi desa yang belum terhubungkan dengan masyarakat Indonesia secara luas.

“Kami setuju kalau solusinya adalah melalui aplikasi digital,” ujarnya, Senin (19/8/2019).

Iwan mengusulkan beberapa hal terkait penerapan aplikasi digital yang bisa menghubungkan potensi ekonomi dengan masyarakat luas. Pertama, aplikasi digital desa harus dirancang tersendiri. Menurutnya, aplikasi digital ini dtempatkan dalam konteks pembinaan desa sebagaimana amanat UU Desa.

Kedua, lanjut Iwan, karena konteksnya adalah pembinaan, maka aplikasi digital desa ini dirancang secara berjenjang dengan melibatkan supervisi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten selain pembinaan, juga menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan aplikasi digital desa.

Ketiga, aplikasi digital harus memperhatikan kewenangan lokal berskala desa.

“Saya kira kita semua yakin Dana Desa mampu menggerakan ekonomi desa, usaha kecil dan menengah di desa termasuk berbagai potensinya melalui BUMDes. Aplikasi digital akan membuka akses pelaku ekonomi desa untuk memasarkan semua produknya. Tapi harus diingat, ada kewenangan lokal berskala desa, ini amanat UU Desa. Masyarakat desa dan Pemerintah Desa harus terlibat aktif, jangan jadikan mereka hanya sebagai penonton. Aplikasi digital desa perlu dirancang tersendiri, jangan dicampur-adukan dengan platform market place yang lain. Peran negara atau pemerintah disemua tingkatan harus dominan dalam aplikasi digital desa ini,” ungkap Iwan.

Dia menjelaskan, kewenangan lokal berskala Desa tertuang dalam Pasal 33 huruf b UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

“Jadi intinya sih kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa,” tutup Iwan. (Red)

Redaksi Desapedia