33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Menkeu Hentikan Penyaluran Dana Desa di 56 Desa Fiktif,...

Menkeu Hentikan Penyaluran Dana Desa di 56 Desa Fiktif, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri: Harus Melalui Perpres

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menghentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Menkeu mengatakan dana desa sejak penyaluran tahap ketiga tahun 2019 itu dilakukan sementara sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa tersebut.

    Sementara itu, sebagaimana telah diberitakan pada medio November 2019 lalu, hasil investigasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menunjukan bahwa seluruh desa itu sesungguhnya ada dan bukan desa fiktif.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri, Nata Irawan ketika itu mengatakan, yang terjadi adalah desa ada tetapi tidak berjalan tata kelola pemerintahannya secara optimal. Nata menjelaskan ketika itu bahwa pembentukan desa tersebut memang cacat hukum.

    Kini setelah Menkeu mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran dana desa di desa – desa fiktif tersebut, Dirjen Bina Pemdes Nata Irawan memberikan komentar singkatnya.

    Dalam wawancara dengan desapedia.id hari ini (16/1), Nata Irawan menyatakan langkah Menkeu menghentikan penyaluran dana desa di 56 desa yang dinyatakan sebagai desa fiktif di Kabupaten Konawe haruslah melalui Peraturan Presiden (Perpres).

    “Harus dalam bentuk Perpres”, tegasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait