27.3 C
Jakarta
Jumat, 30 Juli 2021
Beranda Nasional Menkeu Hentikan Penyaluran Dana Desa di 56 Desa Fiktif,...

Menkeu Hentikan Penyaluran Dana Desa di 56 Desa Fiktif, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri: Harus Melalui Perpres

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Desa Sejahtera Astra, Wujud Kolaborasi Kemendes PDTT dan PT Astra International Tbk

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan PT Astra International Tbk bekerjasama membangun...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menghentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Menkeu mengatakan dana desa sejak penyaluran tahap ketiga tahun 2019 itu dilakukan sementara sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa tersebut.

    Sementara itu, sebagaimana telah diberitakan pada medio November 2019 lalu, hasil investigasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menunjukan bahwa seluruh desa itu sesungguhnya ada dan bukan desa fiktif.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri, Nata Irawan ketika itu mengatakan, yang terjadi adalah desa ada tetapi tidak berjalan tata kelola pemerintahannya secara optimal. Nata menjelaskan ketika itu bahwa pembentukan desa tersebut memang cacat hukum.

    Kini setelah Menkeu mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran dana desa di desa – desa fiktif tersebut, Dirjen Bina Pemdes Nata Irawan memberikan komentar singkatnya.

    Dalam wawancara dengan desapedia.id hari ini (16/1), Nata Irawan menyatakan langkah Menkeu menghentikan penyaluran dana desa di 56 desa yang dinyatakan sebagai desa fiktif di Kabupaten Konawe haruslah melalui Peraturan Presiden (Perpres).

    “Harus dalam bentuk Perpres”, tegasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,331,206
    Kasus Positif
    Updated on 30 July 2021 - 02:10 WIB 02:10 WIB

    Indeks Berita

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021,...

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur menggelar webinar dengan tema “Crowdfunding...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Berita Terkait