30.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Opini Mengoptimalkan Peran dan Sumber Daya untuk Desa–Desa Perbatasan

Mengoptimalkan Peran dan Sumber Daya untuk Desa–Desa Perbatasan

Rohidin Sudarno
Rohidin Sudarno
Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup...

    Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa

    Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata...

    Desa–desa perbatasan menjadi pintu gerbang Indonesia dengan negara lain. Seyogyanya desa–desa tersebut memiliki sumber daya yang memadahi dalam meningkatkan kesejahteraan dan upaya “mempercantik” pintu gerbang negara Indonesia.

    Mendasarkan pada Lokasi Prioritas (Lokpri) yang ditangani oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dari sebelumnya pada Tahun 2015–2019 mencakup 187 Kecamatan berubah menjadi 222 Kecamatan untuk Tahun 2020–2024. Perubahan Lokpri ini merupakan hasil Rencana Strategis (Renstra) BNPP untuk Tahun 2020–2024, sekaligus menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di desa–desa tersebut.

    Perubahan ini dapat dimaknai juga sebagai tantangan bagi BNPP dan Stakeholder terkait lainnya dalam mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Desa–desa perbatasan di Kecamatan Lokpri bisa mengembangkan upaya–upaya membangun sinergi dan konvergensi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini salah satu sebabnya Pemerintah Indonesia ditengah pandemic Covid-19 tidak melakukan pemotongan anggaran BNPP, malah meningkatkan indikasi pendanaan menjadi Rp 1,5 triliun.

    Angka indikasi pendanaan ini meningkat sebesar Rp 622,6 Miliar dari tahun sebelumnya. Dari peningkatan angka pendanaan ini menjadi peluang bagi desa– desa perbatasan dalam berkontribusi pencapaian indikator umum BNPP, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan Lokpri, maupun target indikator perencanaan yang tertuang dalam RPKJMDes maupun RKPDes–nya.

    Potret pendanaan dari Pusat untuk desa–desa perbatasan tidak hanya dari peningkatan alokasi pendanaan dari BNPP namun secara rutin dapat diperoleh dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bahkan pendanaan Transfer Ke Daerah (DAK Fisik, DAK Non Fisik) reguler/afirmasi dan sumber pendanaan sah lain.

    Tantangan besar lainnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur fisik juga harus dibarengi dengan peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan warganya. Seperti diketahui, desa–desa perbatasan juga memiliki tantangan dan permasalahan terkait air bersih, sanitasi, penyakit menular, layanan kesehatan, stunting, bahkan gizi buruk.

    Lokpri Kecamatan yang didorong oleh BNPP, setidaknya bisa menjembatani koordinasi antara Desa dengan Supradesa (baik Kecamatan maupun Pemerintah Daerah). Kecamatan memiliki peran sangat strategis dalam memastikan penyelenggaran pemerintah hadir sampai ke desa–desa melakukan koordinasi pemberdayaan sekaligus sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa.

    Semoga upaya–upaya pembangunan dan pemberdayaan desa melalui penguatan peran kecamatan di wilayah perbatasan ini makin menguatkan hadirnya negara di pintu gerbang Indonesia tercinta ini. ***

    Rohidin Sudarno
    Rohidin Sudarno
    Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 09:58 WIB 09:58 WIB

    Terpopuler

    UU Desa untuk Kedaulatan Desa ?

    Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat konsep-konsep baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang...

    Kontradiksi Kelembagaan dalam UU Desa

    Pelaksanaan sebuah undang-undang bukan hanya mencakup pemahaman akan content of law, tetapi juga membutuhkan structure of law. Menurut lensa structure of law, pelaksanaan undang-undang...

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Tujuan awal pendampingan adalah,...

    Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah...

    Penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi konstitusi. Pemekaran daerah diatur lebih lanjut di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan...

    Kesimpangsiuran Sampah = Konteks Saat Ini Tidak Sama Dengan...

    Ruwet permasalahan SAMPAH dimulai dari pembagian urusan kewenangannya, yaitu SAMPAH yang dikelola di Dinas PUPR, dan dilain pihak dikelola oleh Dinas LHK. Dualisme! Menjadi tambah...

    Berita Terkait