30.4 C
Jakarta
Rabu, 28 Juli 2021
Beranda Opini Mengoptimalkan Peran dan Sumber Daya untuk Desa–Desa Perbatasan

Mengoptimalkan Peran dan Sumber Daya untuk Desa–Desa Perbatasan

Rohidin Sudarno
Rohidin Sudarno
Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

Rekomendasi

Lainnya

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Online

    Tidak ada seorang pun yang menduga dan mampu memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 di seluruh negara....

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam...

    Desa–desa perbatasan menjadi pintu gerbang Indonesia dengan negara lain. Seyogyanya desa–desa tersebut memiliki sumber daya yang memadahi dalam meningkatkan kesejahteraan dan upaya “mempercantik” pintu gerbang negara Indonesia.

    Mendasarkan pada Lokasi Prioritas (Lokpri) yang ditangani oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dari sebelumnya pada Tahun 2015–2019 mencakup 187 Kecamatan berubah menjadi 222 Kecamatan untuk Tahun 2020–2024. Perubahan Lokpri ini merupakan hasil Rencana Strategis (Renstra) BNPP untuk Tahun 2020–2024, sekaligus menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga di desa–desa tersebut.

    Perubahan ini dapat dimaknai juga sebagai tantangan bagi BNPP dan Stakeholder terkait lainnya dalam mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Desa–desa perbatasan di Kecamatan Lokpri bisa mengembangkan upaya–upaya membangun sinergi dan konvergensi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini salah satu sebabnya Pemerintah Indonesia ditengah pandemic Covid-19 tidak melakukan pemotongan anggaran BNPP, malah meningkatkan indikasi pendanaan menjadi Rp 1,5 triliun.

    Angka indikasi pendanaan ini meningkat sebesar Rp 622,6 Miliar dari tahun sebelumnya. Dari peningkatan angka pendanaan ini menjadi peluang bagi desa– desa perbatasan dalam berkontribusi pencapaian indikator umum BNPP, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan Lokpri, maupun target indikator perencanaan yang tertuang dalam RPKJMDes maupun RKPDes–nya.

    Potret pendanaan dari Pusat untuk desa–desa perbatasan tidak hanya dari peningkatan alokasi pendanaan dari BNPP namun secara rutin dapat diperoleh dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bahkan pendanaan Transfer Ke Daerah (DAK Fisik, DAK Non Fisik) reguler/afirmasi dan sumber pendanaan sah lain.

    Tantangan besar lainnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur fisik juga harus dibarengi dengan peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan warganya. Seperti diketahui, desa–desa perbatasan juga memiliki tantangan dan permasalahan terkait air bersih, sanitasi, penyakit menular, layanan kesehatan, stunting, bahkan gizi buruk.

    Lokpri Kecamatan yang didorong oleh BNPP, setidaknya bisa menjembatani koordinasi antara Desa dengan Supradesa (baik Kecamatan maupun Pemerintah Daerah). Kecamatan memiliki peran sangat strategis dalam memastikan penyelenggaran pemerintah hadir sampai ke desa–desa melakukan koordinasi pemberdayaan sekaligus sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa.

    Semoga upaya–upaya pembangunan dan pemberdayaan desa melalui penguatan peran kecamatan di wilayah perbatasan ini makin menguatkan hadirnya negara di pintu gerbang Indonesia tercinta ini. ***

    Rohidin Sudarno
    Rohidin Sudarno
    Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 28 July 2021 - 19:02 WIB 19:02 WIB

    Terpopuler

    UU Desa: Amanat Reformasi dan Desa yang Beragam

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau seringkali disebut UU Desa, pada dasarnya merupakan buah reformasi terkait kebijakan...

    Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa

    Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata ruang menyebut desa sebagai aglomerasi...

    Komunitas Malinau Milenial Mandiri (M3) Siap Mendongkrak Literasi ...

    Penulis : Lisa, Pegiat Literasi Kalimantan Utara, Tinggal di Tarakan Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan...

    Refungsionalisasi Desa Sebagai Soko Guru Ketahanan Pangan Nasional

    Abstrak Pandemik Covid 19 telah mengubah pola rantai pasokan pangan baik nasional maupun internasional. Impor pangan tidak lagi dapat menjadi pilihan di tengah pembatasan jalur...

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Berita Terkait