28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa Mendes PDTT Rencanakan Kepala Desa Studi Banding ke Thailand

Mendes PDTT Rencanakan Kepala Desa Studi Banding ke Thailand

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo merencanakan agar kepala desa melakukan studi banding ke Thailand.

    Rencana tersebut dibahas Eko saat menerima kunjungan dari Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H.E Mr. Songphol Sukchan di Kantor Kemendes PDTT, baru-baru ini.

    Dalam pembahasan tersebut, Eko menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki program pembangunan desa yang hampir sama dengan program One Tambon, One Product (OTOP) milik Thailand yakni program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Oleh karena itu, dengan adanya studi banding akan menambah referensi bagi kepala desa dalam melakukan pembangunan.

    “Presiden ingin kepala desa agar dapat belajar, melihat pembangunan desa di negara lain, termasuk Thailand,” ujar Eko seperti dikutip desapedia.id dari laman resmi Kemendes PDTT, Rabu (30/01/2018).

    Menurutnya, rencana studi banding tersebut adalah upaya dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dengan mempelajari pembangunan desa di negara lain.

    Tak hanya Thailand, Eko juga telah mendiskusikan peluang kolaborasi dalam rencana studi banding terkait pembangunan desa dengan sejumlah duta besar negara sahabat lain diantaranya yakni Korea, China, Malaysia dan Vietnam. “Kami ingin belajar dari Thailand, utamanya program pertanian untuk mendukung Prukades,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, dalam mempercepat pembangunan desa, pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana langsung ke desa yakni sebesar Rp20,67 Triliun pada 2015, Rp46,98 Triliun pada 2016, Rp 60 Triliun pada 2017 dan Rp 60 Triliun pada 2018.

    “Disalurkannya Dana Desa tersebut memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di desa. Tak hanya itu, Dana Desa juga telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan pendapatan masyarakat desa,” ujarnya.

    Di sisi lain, terkait rencana studi banding kepala desa, Songphol menawarkan Kemendes PDTT untuk bekerjasama dengan Thailand International Cooperation Agency (TICA). Menurutnya, TICA memiliki memiliki sejumlah program peningkatan kapasitas yakni dengan short course, beasiswa pasca sarjana dan study visit.

    “Program study visit ini bisa digunakan bagi kepala desa yang ingin belajar dan melihat pembangunan desa di Thailand secara langsung,” ujar Songphol.

    Terkait rencana studi banding Kepala Desa ke Thailand tersebut, keduanya bersepakat untuk menindaklanjutinya dengan membicarakannya dengan lebih detil hingga teknis antar dua instansi, yakni Kemendes PDTT dan Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait