28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Mendes PDTT dan Mendikbud Gagas Program ‘Kampus Merdeka Untuk...

Mendes PDTT dan Mendikbud Gagas Program ‘Kampus Merdeka Untuk Desa’

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi keynote Speech dalam acara Forum Perguruan tinggi untuk Desa (PERTIDES) dalam rangka mendukung program Kampus Merdeka untuk Desa sebagai pilar Pembangunan Desa Surga di  Jakarta, Kamis (30/01) lalu.

    Abdul Halim Iskandar mengatakan Kampus Merdeka untuk Desa merupakan program baru milik Kemendesa PDTT untuk mendorong pembangunan desa di Indonesia. Kampus Merdeka untuk Desa itu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga baru meluncurkan Kampus Merdeka.

    Dalam program tersebut mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi) seperti pengabdian di desa selama tiga semester.

    “Kita kumpulkan PERTIDES ini, kita ajak diskusi selama dua hari, bagaimana implementasi program Kampus Merdeka khususnya project desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa,” kata Halim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Menteri Halim menjelaskan secara garis besar tentang Kampus Merdeka untuk Desa. Pasalnya, melalui program tersebut Kepala Desa yang berprestasi bisa mendapat penghargaan berupa gelar sarjana dari Perguruan Tinggi tertentu.

    “Satu periode Kepala Desa itu kan 6 tahun, kalau start masuk Perguruan Tinggi kemudian kinerjanya dikonsultasikan, ada pembimbingan dan dia berprestasi, saya mengusulkan agar diberi apresiasi dalam bentuk wisuda S1,” imbuh Menteri Halim.

    Selanjutnya Menteri Halim juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pengabdian mahasiswa di desa bisa menjadi pengganti skripsi. Mahasiswa diberi kebebasan memilih skripsi atau pengabdian di sebuah desa sebagai syarat kelulusan.

    “Bagaimana kalau tugas akhirnya boleh digantikan dengan pengabdian di desa selama empat bulan, selesai itu kinerjanya diverifikasi kemudian lulus,” terangnya.

    Sekedar informasi, teknik mengenai Kampus Merdeka untuk Desa tersebut sedang dibahas lebih lanjut oleh para rektor yang tergabung dalam forum PERTIDES. Menteri Halim berharap dalam dua hari kedepan bisa rampung sehingga segera diterapkan.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait