33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa Mendes Ajak Polri Kawal Dana Desa, KPK Tekankan Pengawasan...

Mendes Ajak Polri Kawal Dana Desa, KPK Tekankan Pengawasan Terbaik Ada di Masyarakat, APH Pilihan Terakhir

Rekomendasi

Lainnya

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Fokus Gunakan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan, Desa Ini Melompat Jadi Desa Mandiri

    Jakarta, desapedia.id – Desa Kandar yang terletak di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku telah memberikan pelajaran...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar  bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5) lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai pandangan lain terkait pengawasan Dana Desa. Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan (Kades Iwan) yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa pada medio Maret (9/3) lalu, Deputy Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menilai, masyarakat menjadi pengawas terbaik dalam rangka mengawasi pengelolaan Dana Desa agar dapat berjalan optimal.

    Dalam pemberitaan desapedia.id pada 12 Maret 2021 lalu, Pahala menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting.

    “Jika masyarakat ingin mengawasi, tapi kepala desa berusaha tidak transparan maka pemerintah harus menyiapkan saluran pengaduan. Kami percaya bukan APH (aparat penegak hukum) yang harus dimajukan, tapi memang masyarakat yang harus diperkuat, dan mekanismenya harus ada transparasi dalam sistemnya,” ujarnya.

    Pahala Nainggolan ketika itu mengatakan, peran Aparatur Penegak Hukum (APH) hendaknya menjadi pilihan terakhir dan untuk penegakan hukumnya harus selektif sehingga tidak membuat trauma bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Indeks Berita

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan...

    Apa Saja yang Pemerintah Desa Wajib Umumkan Setiap Tahun...

    Bogor, desapedia.id – Ada yang bertanya Informasi publik desa yang harus disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga desa itu apa sajakah setiap tahunnya? Dalam siaran...

    Rumahnya Dipasangi Stiker, Warga yang Baru Pulang dari Mudik...

    Tangerang, desapedia.id - Warga Kecamatan Benda yang baru pulang dari mudik pada libur Lebaran mendapati rumahnya terpasang stiker yang menandakan bahwa mereka dalam pengawasan Satgas...

    Keluh Kesah Ketua DPD PAPDESI Jatim soal Keterbukaan Informasi...

    Jakarta, desapedia.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi publik di...

    Kemendes PDTT Akan Lakukan Perbaikan Penyaluran Dana Desa Agar...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Halalbilhalal dengan Para Kepala Desa se-Indonesia secara virtual, Jumat (14/5/2021). Gus...

    Berita Terkait