31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Opini Mendekatkan Pelayanan Pemberdayaan dan Ketransmigrasian: Respon Atas Perubahan SOTK...

Mendekatkan Pelayanan Pemberdayaan dan Ketransmigrasian: Respon Atas Perubahan SOTK Kemendes PDTT

Rohidin Sudarno
Rohidin Sudarno
Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

Rekomendasi

Lainnya

    Kontradiksi Kelembagaan dalam UU Desa

    Pelaksanaan sebuah undang-undang bukan hanya mencakup pemahaman akan content of law, tetapi juga membutuhkan structure of law. Menurut lensa...

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat

    Beberapa waktu yang lalu, isu politis muncul di media sosial, menyoal ketentuan dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja...

    Lahirnya Perpres Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi momentum bagi Kemendes, PDTT untuk mensinergikan tata laksana reformasi kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik. Sinergi yang dimaksud adalah mensinergikan target pembangunan sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat atas bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

    Salah satu upaya mendekatkan pelayanan yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan terkait kebutuhan riil masyarakat adalah bidang ketransmigrasian. Berbeda dengan era 1980-an, dimana bidang transmigrasi memiliki gaung yang cukup luas dan menjadi prioritas pembangunan, pada era 2000an sampai sekarang ini bidang transmigrasi seperti di”nomordua”kan.

    Banyak sumber daya dan aset hasil bidang transmigrasi yang masih bisa digerakkan dalam rangka mendukung dan bersinergi dengan program Kemendes PDTT. Diantara sumber daya dan asset tersebut adalah Balai Latihan Masyarakat (BLM) dan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM).

    Saat ini, masih banyak pemerintah daerah dan masyarakat yang belum tahu bahwa Kemendes PDTT memiliki beberapa BLM dan PSM. Padahal sudah banyak upaya yang telah dilakukan Balai dan PSM terkait pemberdayaan, pelatihan dan upaya menggerakkan keswadayaan masyarakat. Disadari sosialisasi atas kerja Balai dan PSM terbatas pada lingkup tertentu. Selain tidak semua daerah memiliki BLM, cakupan wilayah dan lingkup kerja BLM juga memiliki keterbatasan.

    Di daerah, peran BLM dan PSM dapat menjadi lokomotif pemberdayaan masyarakat dalam bidang ketransmigrasian, ketrampilan, ketahanan pangan, pertanian, teknologi tepat guna, ekonomi masyarakat bahkan sampai upaya mendorong penguatan kelompok masyarakat. Secara teknis balai dan PSM juga dapat menjadi mitra bagi pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, terutama dalam menyediakan dan berbagi teknologi tepat guna dan pelatihan teknis lain yang dibutuhkan masyarakat.

    Atas kondisi tersebut, kinerja PSM perlu didorong dan disinergikan dengan para Tenaga Ahli (TA), Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), dan penyuluh lain di daerah. Tujuan sinergi tersebut diantaranya berbagi peran, tanggung jawab sekaligus mendorong keswadayaan masyarakat di Desa agar target pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat lebih cepat tercapai.

    Di sisi lain, kapasitas PSM dalam bidang teknis dan non teknis bisa menjadi alternatif solusi atas kebutuhan masyarakat. Adanya forum pemberdayaan dan pembelajaran di daerah, bisa menjadi salah satu upaya untuk mensinergikan kerja PSM, TA, PD, PLD, penyuluh dan aktifis pemberdayaan lain guna mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan secara bersama-sama.

    Situasi Pandemi Covid-19, bisa menjadi momentum tambahan bagi Kemendes PDTT secara umum serta BLM dan PSM secara khusus dalam menggerakkan keswadayaan, menemukan kembali inovasi pemberdayaan, dan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketika masyarakat pertama kali membuka lahan, dan membuka harapan baru saat bertransmigrasi.

    Salam sehat, selamat untuk Kemendes PDTT serta tetap semangat kawan BLM dan PSM. ***

    Rohidin Sudarno
    Rohidin Sudarno
    Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Terpopuler

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014...

    BUMDes Persampahan, Contoh Pemanfaatan Sirkular Ekonomi di Desa

    Pengelolaan Sampah di Desa dapat dilaksanakan melalui Unit Usaha BUMDes. Potensi dari bisnis ini sangat besar dan prinsip menjalankan pengelolaan sampah melalui Ekonomi Sirkular,...

    Kontradiksi Dana Desa

    Anda jangan pongah karena telah memberi Dana Desa (DD) sebesar 60 T, dan jangan merasa gagah perkasa karena membatalkan kenaikan DD. Besaran DD tidak...

    Menyiapkan Desa Peduli Touberkulosis

    Melihat pertumbuhan kasus TB di Indonesia, wajar jika presiden Joko Widodo menjadikan penanggulangan TB menjadi prioritas. Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat membuka rapat terbatas 'Percepatan Eliminasi...

    Pembangunan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat Dan Pembentukan Peraturan...

    UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mensyaratkan penguatan kelembagaan desa. Penguatan kelembagaan tidak bisa lagi semata mengandalkan pemerintah tapi perlu ada sinerjitas...

    Berita Terkait