30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Mendagri dan Menkeu Sebut Ada Potensi Penyimpangan di Kabupaten,...

Mendagri dan Menkeu Sebut Ada Potensi Penyimpangan di Kabupaten, Ketum Apdesi Desak Pemerintah Pangkas Birokrasi Pencairan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Apdesi), Dr. Sindawa Tarang dalam rilisnya yang diterima oleh desapedia.id hari ini mendesak pemerintah untuk memangkas birokrasi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN.

    Menurut putera Makassar ini, penyaluran Dana Desa tahun 2020 ini sebaiknya langsung ke Pemerintah Desa (Pemdes) dengan menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya sebagai laporan dan tembusan saja.

    “Untuk memangkas birokrasi, kami dari Apdesi sangat setuju dengan ide Pak Mendagri Tito agar potong jalur penyaluran dana desa langsung ke Pemdes. Selain itu, ini juga penting agar proses penyerapan dan penggunaan Dana Desa di masing–masing desa dapat berjalan maksimal dan terserap dengan baik”, tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada Rabu (5/2) lalu, dibahas tentang upaya pemangkasan birokrasi mengenai penyaluran Dana Desa.

    Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah menyebut ada potensi penyimpangan dalam penyaluran Dana Desa ditingkat Kabupaten.

    “Prinsipnya positif, yaitu ingin memotong birokrasi. Jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di kabupaten, dari kabupaten baru ke desa”, ujar Mendagri Tito sebagaimana dikutip dari media online nasional.

    Sindawa juga memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan revisi penyaluran dana desa dari 3 tahapan menjadi 2 tahapan saja.

    “Ini masih terkait penyerapan, lebih baik penyaluran dana desa 2 tahap saja. Tahap pertama 60 persen, tahap kedua 40 persen”, ujar Ketum yang akrab disapa Bung ST ini.  (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait