32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Mendagri dan Menkeu Sebut Ada Potensi Penyimpangan di Kabupaten,...

Mendagri dan Menkeu Sebut Ada Potensi Penyimpangan di Kabupaten, Ketum Apdesi Desak Pemerintah Pangkas Birokrasi Pencairan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Apdesi), Dr. Sindawa Tarang dalam rilisnya yang diterima oleh desapedia.id hari ini mendesak pemerintah untuk memangkas birokrasi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN.

    Menurut putera Makassar ini, penyaluran Dana Desa tahun 2020 ini sebaiknya langsung ke Pemerintah Desa (Pemdes) dengan menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya sebagai laporan dan tembusan saja.

    “Untuk memangkas birokrasi, kami dari Apdesi sangat setuju dengan ide Pak Mendagri Tito agar potong jalur penyaluran dana desa langsung ke Pemdes. Selain itu, ini juga penting agar proses penyerapan dan penggunaan Dana Desa di masing–masing desa dapat berjalan maksimal dan terserap dengan baik”, tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada Rabu (5/2) lalu, dibahas tentang upaya pemangkasan birokrasi mengenai penyaluran Dana Desa.

    Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah menyebut ada potensi penyimpangan dalam penyaluran Dana Desa ditingkat Kabupaten.

    “Prinsipnya positif, yaitu ingin memotong birokrasi. Jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di kabupaten, dari kabupaten baru ke desa”, ujar Mendagri Tito sebagaimana dikutip dari media online nasional.

    Sindawa juga memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan revisi penyaluran dana desa dari 3 tahapan menjadi 2 tahapan saja.

    “Ini masih terkait penyerapan, lebih baik penyaluran dana desa 2 tahap saja. Tahap pertama 60 persen, tahap kedua 40 persen”, ujar Ketum yang akrab disapa Bung ST ini.  (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait