30.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Opini Membahas Kewenangan Pengelolaan Pelayanan Persampahan di Indonesia

Membahas Kewenangan Pengelolaan Pelayanan Persampahan di Indonesia

Novel Abdul Gofur
Novel Abdul Gofur
Ahli Tata Kelola Kepemerintahan (Governance / Institutional Specialist)

Rekomendasi

Lainnya

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014...

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...
    Novel Abdul Gofur
    Novel Abdul Gofur
    Ahli Tata Kelola Kepemerintahan (Governance / Institutional Specialist)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Terpopuler

    Menyiapkan Pengelolaan Persampahan yang Efisien, Produktif, Good Corporate/Financial Management...

    Pengelolaan PPK-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan persampahan pada dinas / SKPD di kabupaten dan kota di Indonesia...

    Peran BUMDes Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi Desa Disaat Krisis...

    Jakarta, desapedia.id - Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta melalui akun media sosialnya memberikan penjelasan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai...

    “Blunder Politik PKH (Program Keluarga Harapan)”

    Pada Juli 2018, pemerintahan Jokowi membusungkan dada atas "capaiannya" mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 1 digit. Kebanggaan tersebut didasarkan atas perhitungan BPS (Badan...

    Badan Permusyawaratan Desa dan Demokrasi Asli

      Anom Surya Putra Ketua Umum Perkumpulan Jarkom Desa, Kini aktif sebagai Direktur Eksekutif Bakornas Desa   Dinamika implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa...

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010...

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di Indonesia banyak ditemukan tidak terkelola...

    Berita Terkait