29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Memahami Dasar Hukum Pembentukan Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala...

Memahami Dasar Hukum Pembentukan Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (FPKD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), Sautma Sihombing, menjelaskan tentang kebijakan kewenangan asal usul lokal berskala desa yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

    “Perda dan Perdes tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa ini wajib dimiliki oleh Pemkab/Pemkot dan Pemdes yang harus mengacu pada regulasi yang ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Sautma kepada desapedia.id, di Jakarta, belum lama ini.

    Menurut Sautma, kewenangan lokal berskala desa mengacu pada pasal 79 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dan mengacu kepada perencanaan Kabupaten/Kota.

    Artinya, lanjut Sautma, sebelum desa menyusun RPJMDes, berarti harus ada dulu kewenangan desa dalam RPJMDes dan SKPDes yang disesuaikan dengan kewenangan desa itu sendiri.

    “Selain itu, UU Desa juga menegaskan bahwa Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat itu dalam rangka penyelenggaan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan dan kemasyarakatan, harus dalam rangka mendanai kewenangan desa, kewenangan desa berdasarkan asal–usul dan kewenangan lokal berskala desa,” paparnya.

    Bukan hanya UU, dia menjelaskan, dasar hukum Perda dan Perdes Kewenangan Desa juga ada di Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    “Dikedua PP ini disebutkan bahwa penggunaan APBDes harus dalam rangka mendanai kewenangan desa berdasarkan asal–usul dan kewenangan lokal berskala desa,” ujarnya.

    Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, tambah Sautma, disebutkan bahwa Dana Desa dalam rangka mendanai kewenangan desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli desa itu harus mengacu pada kewenangan berdasarkan asal–usul dan kewenangan lokal berskala desa.

    “Di Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa dalam rangka evaluasi RAPBDes, salah satu yang dilampirkan itu adalah Perdes tentang kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala desa”, ujarnya.

    Dia mengatakan, saat ini ada Program Prioritas Nasional di Kemendagri, yaitu harus menyelesaikan 350 Peraturan Bupati dan Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Desa. “Satu–satunya Perbup dan Perwali yang harus dikonsultasikan ke Mendagri adalah Perbup dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Asal–Usul dan Kewenangan Berskala Desa.”

    Terkait Program Prioritas Nasional Kemendagri tersebut, Sautma mengungkapkan, Kemendagri menargetkan pada tahun 2019 ini akan mendorong kurang lebih 30 ribu desa harus sudah mempunyai Perdes tentang Kewenangan Desa. “Dari sisi aturan, kewenangan itu menjadi sangat penting,” tegasnya.

    Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memprioritaskan pembentukan Perda tentang Daftar Kewenangan Desa yang mengacu pada Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

    “Di Permendagri nomor 44 tahun 2016 ini bahwa Kabupaten dan Kota menetapkan Peraturan Bupati dan Walikota tentang kewenangan, dan disebutkan juga bahwa desa menyusun Perdes tentang kewenangan desa. Kewenangan desa itulah yang menjadi acuan dalam rangka pembangunan desa. Kemudian desa dalam melaksanakan pungutan desa misalnya, pembuatan Perdes pungutan desa itu harus berbasis pada kewenangan desa,” pungkas Sautma. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait