33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi,...

Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan sejumlah masukan kepada Komite I DPD RI yang dalam masa sidang ini sedang melakukan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    Sejumlah masukan dari Papdesi itu disampaikan oleh Hj. Wargiyati saat turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual oleh Komite I DPD RI bersama asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5) lalu.

    “Kami dari DPP Papdesi mempunyai beberapa usulan yang bisa diakomodir oleh Komite I DPD RI yang saat ini sedang mengkaji dan menyempurnakan UU Desa. Usulan ini riil berasal dari para anggota Papdesi di seluruh Indonesia yang kami himpun melalui survey secara online via WA”, tegas Wargiyati yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.

    Usulan pertama, terang Hj. Wargiyati, pengisian perangkat desa oleh panitia desa sejatinya tidak ada intervensi dari supra desa. Usulan kedua, pembatasan jumlah calon Kepala Desa (Kades) sebaiknya tidak dibatasi, boleh ada calon tunggal dan tidak dibatasi jumlah calonnya. Hal ini diusulkan oleh Papdesi untuk menghindari seleksi dari Pemerintah Kabupaten yang seringkali malah menjadi masalah.

    Wargiyati melanjutkan, usulan ketiga yaitu Kepala Desa yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan tentang perangkat desa yang maju mencalonkan menjadi Calon Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri.

    Usulan keempat, Papdesi meminta masa jabatan Kepala Desa dikembalikan menjadi 8 sampai 10 tahun dan tidak berlaku periodisasi. Kelima, kewenangan desa harus dikembalikan murni sesuai UU Desa terutama yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa yang tidak perlu koordinasi dengan Camat.

    Usulan keenam, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN perlakuanya harus seperti Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu sesuai dengan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbsngdes), Musyawarah Desa (Musdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

    “Saya perlu jelaskan. Kalau Dana Desa penggunaannya boleh seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu melekat di APBDes maka tidak ada ketakutan sewaktu–waktu Dana Desa akan hilang karena amanat UU Desa yang baru hasil revisi. Sehingga Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan anggaran kepada desa yang penggunaannya sesuai kebutuhan desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan Musdes”, jelas Wargiyati.

    Usulan ketujuh Papdesi yaitu agar komposisi penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa di tinjau kembali.

    “Papdesi usulkan komposisi siltap adalah Kades 100 persen, Sekdes 70 persen, dan Perangkat Desa atau Perades 50 persen. DPD RI harus kaji ulang pengaturan ini yang ada di PP nomor 11 tahun 2019”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Indeks Berita

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa...

    Berita Terkait