29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Parlemen Marwan Jafar Dorong RUU BUMDes Prioritas Prolegnas

Marwan Jafar Dorong RUU BUMDes Prioritas Prolegnas

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim Sampaikan Perkembangan Pencairan Dana Desa Per 7 September 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa...

    Komisi V DPR RI Minta Kemendes Evaluasi Tenaga Pendamping Desa

    Jakarta, desapedia.id - Untuk pertama kalinya, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...

    Jakarta, desapedia.id – Memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat mendesak di tengah kondisi pandemi Covid-19 maupun prospek ekonomi ke depan. Karena itu, inisiatif usulan RUU BUMDes adalah merupakan gagasan cerdas, sinergis dan implementatif sebagai tindak lanjut dari pengaturan umum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Presiden Jokowi bahkan menyebut dalam Pidato Kenegaraan Agustusan, perlunya BUMDes untuk mendorong ekonomi rakyat. Usulan RUU BUMDES sebagai pengaturan khusus-rinci (lex specialis) atas perundangan tentang Desa (lex generalis) tersebut juga sangat layak buat didorong agar menjadi prioritas pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Jafar, di Jakarta, Senin (17/8/2020). “Kita juga perlu mengkritisi dan memberi masukan konstruktif terhadap rancangan perundangan BUMDes ini,” tambah Marwan kepada awak media.

    Dia juga menyampaikan, proses pembahasan RUU BUMDes mesti dikawal bersama komponen stakeholder dan shareholder, akademisi, dan perlu masukan dari kementerian dan lembaga terkait serta teman-teman seluruh fraksi di DPR dan kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pihak pengusul.

    “Lahirnya perundangan yang memayungi keberadaan BUMDes akan sangat strategis. Terutama dalam konteks berperan penting mendorong memperkuat perekonomian rakyat di tingkat desa, pedalaman atau perbatasan. Peluang-peluang serta kerjasama bisnis maupun bersinergi dengan kalangan BUMN dan BUMD juga diharapkan bisa terwujud secara saling menguntungkan, terukur dan berkelanjutan,” tandas anggota Komisi VI DPR RI ini.

    Yang jelas, Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT ini menambahkan, ada beberapa simpul kritis yang perlu dicermati mengenai substansi perundangan BUMDes tersebut. Di antaranya, pertama terkait siapa pelaksana operasional BUMDes perlu langsung ditentukan secara tegas pada RUU BUMDes. Sebab, hal ini buat menghindari potensi rangkap jabatan di posisi pelaksana operasional tersebut.

    Kedua, menyangkut permodalan atau penyertaan modal. Sebaiknya
    tidak semua penyertaan modal ke BUMDes melalui mekanisme APBDes. Sedangkan permodalan dari bank atau dari Dana Desa bisa melalui APBDes. Sementara hibah dari pihak ketiga mestinya juga bisa langsung ke BUMDes.

    Intinya, mekanisme atau terkait permodalan harus diatur secara jelas dan cukup rinci. Ketiga, proses atau tata cara pendirian BUMDes mesti mentaati dan ada pedoman yang baku serta lembaga yang berwenang memproses serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja BUMDes.

    “Selain itu, apa bentuk kelembagaan yang tepat atau badan hukum pendirian BUMDes harus diatur dan ditegaskan secara jelas, tegas, ekspilisit dan tidak multitafsir. Termasuk apakah bentuk atau badan hukum ini misalnya cukup berdasarkan Peraturan Desa, Surat Keputusan Bupati, Keputusan Menteri atau apa. Bentuk kelembagaan ini sangat penting jika nantinya muncul masalah hingga siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis,” ujar mantan Ketua Fraksi PKB di DPR ini.

    Marwan juga mengingatkan, ketentuan menyangkut ancaman hukuman maupun sanksi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum belum ada pengaturan jelas dan tegas pada RUU BUMDes tersebut. (Ed)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

    Jakarta, desapedia.id - Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato...

    Raker dengan Menko Airlangga di Rumah Dinas Ketua LaNyalla,...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I, II, III dan IV di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau...

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU RI dan Bawaslu RI pada...

    Berita Terkait