26.1 C
Jakarta
Selasa, 20 Oktober 2020
Beranda Daerah Maria Goreti: Data Valid Menentukan Kebijakan Pemerintah yang Tepat...

Maria Goreti: Data Valid Menentukan Kebijakan Pemerintah yang Tepat Sasaran

Rekomendasi

Lainnya

    Berbekal Laporan dari Inspektorat Daerah, Polri dan Kejaksaan Tangkap Para Mantan Kades yang Terjerat Korupsi Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Korupsi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) masih saja terus terjadi...

    Desa Tangguh Bencana Diperlukan untuk Membangun 7 Obyek Ketangguhan

    Palu, desapedia.id – Membangun kembali daerah atau desa terdampak bencana menjadi lebih baik dan lebih aman dengan berbasiskan komunitas...

    Menyikapi Pilkada Serentak 2020, Maria Goreti Adakan Raker dengan KPU dan Bawaslu Kalbar

    Pontianak, desapedia.id – Pentingnya perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tahun 2020 mendatang menyedot perhatian banyak...

    Singkawang, desapedia.id – Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti menghadiri rapat teknis daerah BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang diadakan di Hotel Swiss-Bell, Singkawang (12/3/2020).

    Dalam sambutannya, Maria Goreti mengatakan data yang valid akan menentukan sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan pada gilirannya akan membantu masyarakat untuk menikmati kesejahteraannya.

    “Saya berharap BPS sukses juga dalam sensus penduduk tahun ini. Data ini akan banyak membantu pemerintah dalam merencanakan, memutuskan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan,” kata Maria Goreti.

    “Jujur saja selama ini saya selalu menggunakan data Kalbar dalam angka dalam rapat-rapat di Komite I dengan rekan kerja di Jakarta. Data indeks pembangunan manusia, pendidikan, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya menjadi acara dalam rapat dengan kementerian terkait,” kata Senator yang menjalani periode keempat mewakili Kalimantan Barat.

    Rapat teknik daerah dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji tadi pagi didampingi Ketua BPS Kalimantan Barat Moh Wahyu Yulianto.

    Gubernur Kalimantan Barat menantang BPS agar data kependudukan valid walaupun dilakukan sepuluh tahun sekali.

    “Banyak kepala daerah ragu-ragu dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) karena disparitas data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data catatan sipil selisih 5 hingga 10 persen,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

    Sutarmidji meminta kevalidan data akan memudahkan kepala daerah membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.

    Dalam sesi dengan Maria Goreti, Wahyu mengatakan terima kasih atas dukungan, supportnya untuk BPS.

    “BPS dalam bekerja dapat menjadi berkat kalau menyajikan data yang benar sehingga membantu para pembuat kebijakan pemerintah yang benar dan tepat sasaran tetapi juga bisa menjadi kutuk ketika kami menyajikan data yang tidak kredibel,” ujar Wahyu yang belum lama ini dilantik menjadi Ketua BPS Kalbar.

    Adapun, konsep penduduk menurut BPS adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. BPS akan bekerja keras untuk dapat mengolah data kependudukan yang berkaitan dengan kelahiran, umur, pekerjaan, informasi perumahan, demografi sebagai dasar menentukan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah ke depan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Operasi Yustisi Digelar di Kecamatan Setu

    Bekasi, desapedia.id - Operasi Yustisi terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 digelar di ruas Jalan Raya Setu, tepatnya di depan...

    Bupati Minahasa Selatan Apresiasi Kinerja Pemdes Selama Masa Pandemi

    Amurang, desapedia.id - Pada Senin lalu 14 September 2020, bertempat di rumah dinas, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) melaksanakan rapat koordinasi dan...

    Berbekal Laporan dari Inspektorat Daerah, Polri dan Kejaksaan Tangkap...

    Jakarta, desapedia.id – Korupsi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) masih saja terus terjadi ditengah ketatnya pengawasan oleh Aparat...

    Puskesmas Setu I Tes Swab 230 Orang dengan Risiko...

    Bekasi, desapedia.id - UPT Puskesmas Setu I melakukan tes swab terhadap 230 orang yang rentan terpapar virus Corona atau Covid-19. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap warga...

    Meski Sederhana, Peringatan HUT RI ke-75 di Setu Berlangsung...

    Bekasi, desapedia.id - Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Setu digelar secara minimalis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upacara bendera...

    Berita Terkait