Beranda Desa Lemahnya Inovasi Pemkab dalam Pembinaan Desa Picu Tata Kelola...

Lemahnya Inovasi Pemkab dalam Pembinaan Desa Picu Tata Kelola APBDes Rentan Korupsi

Rekomendasi

Lainnya

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    SOKSI Luncurkan Program Nasional Beasiswa 1000 Sarjana

    Jakarta, desapedia.id – Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia setiap orang dan bangsa yang amat penting untuk masa depan...

    Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana Desa Tidak Disetujui Pemkab, Waka Komite I DPD RI: Musdes Forum Tertinggi Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam wawancaranya dengan desapedia.id pada Rabu (21/10), Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam menjelaskan tentang lemahnya inovasi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Akibatnya, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi rentan korupsi.

    Dalam wawancaranya, Roy mengawalinya dengan mengatakan, Pemerintah Kabupaten sesungguhnya mempunyai instrumen fiskal yang sangat mungkin bisa mendorong kinerja pemerintah desa.

    “Begini, sejauh mana kebijakan pemerintah pusat diterapkan dan diadopsi oleh pemkab, misalnya soal pendekatan pengalokasian, ini yang masih menjadi pertanyaan besar dan sepertinya Pemkab tidak melakukannya. Di APBN terlihat jelas bagaimana pemerintah pusat ingin mendorong desa–desa mempunyai kinerja baik dalam mengelola dana desa. Misalnya terlihat ada alokasi kinerja dalam pembagian dana desa sejak APBN 2020 dan 2021 yang akan datang. Yang menarik adalah tahun 2021 semakin naik lagi proporsinya untuk alokasi kinerja. Artinya pemerintah pusat arah dan kebijakannya adalah mendorong dana desa bisa dikelola dengan baik”, jelasnya.

    Namun demikian, lanjut Roy, ketika sampai ke kabupaten, Pemerintah Kabupaten harusnya menterjemahkan kebijakan pusat. Tetapi yang terjadi adalah sepertinya Pemerintah Kabupaten belum mengakselerasi kebijakan pusat tersebut.

    Roy menuturkan, Peraturan Bupati (Perbup) kemudian hanya mengadopsi mentah–mentah Permenkeu yang dari pemerintah pusat. Sejatinya, lanjut Roy, Pemkab harusnya melihat indikator kinerja apa yang diperlukan sebagai tambahan untuk mendorong percepatan tata kelola keuangan desa yang baik.

    “Pemerintah pusat menggunakan IDM atau Indeks Desa Membangun sebagai indikator di 2020. Seharusnya Pemkab tambahkan indikator–indikator baru yang memang dilihat penting untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang baik. Inovasi kabupaten harusnya bisa dimainkan tetapi belum kelihatan. Ini yang memicu terjadinya korupsi dalam tata kelola APBDes”, tegas Roy.

    Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan diskresi pemerintah kabupaten, namun Roy melihat pembagian ADD di setiap kabupaten, cara membaginya masih konvensional, yaitu membagi dana untuk desa dengan alokasi dasar atau merata setiap desa dan gunakan formula.

    “Kami menilai pembagian ADD oleh Pemkab hanya mengikuti Kemenkeu saja, padahal Pemkab mempunyai ruang dan diskresi untuk menambahkan indikator kinerja skala desa untuk kepentingan mencegah korupsi dana desa dan APBDes atau meningkatkan kinerja tertentu yang selaras dengan visi misi kabupaten”, ujarnya.

    Roy menambahkan, Instrumen–instrumen inilah yang belum terlihat sebagai inovasi kabupaten.

    “Karena Pemkab masih memandang desa sebagai kontestasi politik saja. Sehingga kabupaten tidak membina Pemdes secara serius. Kalau ada kades yang bermasalah dan punya relasi politik yang baik dengan Bupati, didiamkan saja oleh Bupati. Inilah yang dapat menyebabkan tata kelola APBDes masih rentan korupsi”, tutup Roy. (Red)

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 24 November 2020 - 20:02 WIB 20:02 WIB

    Indeks Berita

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana...

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi persnya pada 10 November 2020...

    Rancangan PP BUMDes Turunan UU Ciptaker Sudah 100 Persen

    Lumajang, desapedia.id – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat (13/11) lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT),...

    SDGs Desa, Upaya Membumikan SDGs Global menjadi Tujuan Pembangunan...

    Jakarta, desapedia.id – Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan program dan rencana aksi global yang disepakati seluruh pemimpin...

    Wamendes Budi Arie: Perempuan di Desa Harus Jadi Kekuatan...

    Jakarta, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa tak bisa...

    Berita Terkait