33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Parlemen Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN,...

Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

Rekomendasi

Lainnya

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan Evaluasi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Warga dan Pemerintah Desa di Kaltara

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua...

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

    Kunker kali ini difokuskan pada upaya mencari solusi bersama terhadap Suku Anak Dalam (SAD) atau sering juga disebut Orang Rimba yang tengah berkonflik lahan dengan PT Sari Aditya Loka (SAL), salah satu perusahaan sawit yang berada dibawah naungan Grup Astra Agro Lestari (PT Astra Internasional).

    Hari pertama kunker bersama pada Rabu (9/6) lalu, Fernando Sinaga dan Wakil Menteri ATR/BPN bertemu langsung dengan ratusan SAD pedalaman hutan yang lahannya menjadi konflik sengketa. Dalam kesempatan tersebut, Fernando dan Wakil Menteri ATR/BPN didampingi oleh anggota Komnas HAM, Sandra Moniaga; Deputy II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan dan Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatur Badri.

    Pada kesempatan kunker bersama hari kedua yaitu Kamis (10/6), Fernando Sinaga mengatakan, sebaiknya pemberdayaan SAD yang tersebar di 9 Desa yang ada di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun menggunakan dan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

    “PT SAL sebagai perusahaan disini harus menghargai kultur dan kearifan lokal Orang Rimba. Berkoordinasi lah dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten agar pemberdayaan Orang Rimba bisa menggunakan dan memanfaatkan Dana Desa. Kalau perlu bentuk BUMDes bersama di 9 desa yang ada di Kecamatan Air Hitam yang pengelolaannya melibatkan Orang Rimba:, tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

    Menanggapi sulitnya mengatur administrasi kependudukan Orang Rimba lantaran hidup mereka yang berpindah–pindah, Fernando meminta Pemkab Sarolangun harus hadir memastikan administrasi kependudukan mereka.

    “Melakukan identifikasi siapa mereka adalah hak hidup, maka negara dalam hal ini Pemkab Sarolangun harus hadir memfasilitasi agar mereka bisa punya KTP dan BPJS agar problem kemiskinan mereka bisa teratasi. Kami mendukung upaya Bupati yang mengatakan bahwa tinggal 600–an lagi Orang Rimba yang belum ber KTP. Ini harus segera agar mereka juga bisa mengakses Dana Desa”, ujar Fernando. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Indeks Berita

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

    Jakarta, desapedia.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian...

    Langkah Pencegahan KPK Belum Turunkan Tingkat Korupsi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin...

    Berita Terkait