29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Opini Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

Balqis Mira
Balqis Mira
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Rekomendasi

Lainnya

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam...

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup kecil, bahkan sampai lingkup yang besar berupa negara

    Lingkup kepemimpinan dalam organisasi negara berada di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugas dari Presiden bukan sekedar memimpin suatu negara atau mengambil kebijakan, melainkan juga dapat memastikan kualitas kelayakan hidup untuk rakyatnya.

    Keberlangsungan kepemimpinan tidak selalu berjalan mulus dikarenakan lingkungan yang terus berubah.

    Berkaitan dengan hal tersebut, dunia akhir – akhir ini tengah diuji dengan hadirnya pandemi baru. Pandemi Covid-19 yang semakin hari semakin memakan jumlah korban, menjadikan para pimpinan negara dan jajarannya kewalahan untuk mengatasinya.

    Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi kegiatan di luar rumah. Kebanyakan negara menerapkan sistem lockdown dimana menonaktifkan seluruh kegiatan dalam negara tersebut guna memutus tali penyebaran pandemi Covid-19.

    Berbeda dengan Indonesia, Presiden Jokowi menolak untuk menerapkan sistem tersebut dengan dalih tidak semua daerah di Indonesia dapat menerimanya dikarenakan budaya yang berbeda-beda (CNN Indonesia, 2020), sehingga alternatif yang diberikan berupa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Namun dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, ditambah dengan sedikitnya dari mereka yang memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan (Solopos, 2020), sehingga yang terjadi penyebaran dari pandemi Covid-19  terus bertambah, jumlah pasien yang meninggalpun tidak berkurang.

    Di samping itu, penyaluran peralatan medis tersendat di tengah bertambahnya jumlah pasien yang terdampak (BBC Indonesia, 2020). Begitu pula dengan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang juga tersendat untuk masyarakat di daerah terpencil (liputan6, 2020).

    Dengan adanya isu ini, menunjukkan bahwa Indonesia tengah diuji dengan hadirnya pandemi baru. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengukur kualitas kepemimpinan Presiden Jokowi berdasarkan cara atau gaya memimpin pengelolaan dan penanganan pandemi Covid-19 dengan mengacu pada data jumlah pasien yang meninggal dunia, ketepatan penggunaan APBN dalam penyaluran bahan medis, dan bansos untuk masyarakat.

    Kualitas kepemimpinan di tengah masa krisis seperti ini sangat diuji tentang bagaimana seorang pemimpin dapat mengatasi permasalahannya dengan baik dan tertata hingga anggota dapat menerima dan mengikuti himbauannya.

    Jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan yang efektif, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi belum dapat dikatakan efektif karena pengaruhnya sebagai pemimpin dalam meminta masyarakat untuk tetap di rumah masing-masing belum berhasil (liputan6, 2020) serta pengaruh untuk terus mengupayakan ketersediaan alat kesehatan dan bansos masih lamban (Viva News, 2020).

    Kemudian jika dikaitkan dengan teori gaya kepemimpinan, Presiden Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang masuk ke dalam Style 4 – Delegating, hal tersebut dikarenakan lepas kendalinya Presiden Jokowi terhadap krisis pandemi korona ini.

    Didukung dengan pernyataan bahwa kebijakan pemberlakuan PSBB diserahkan kepada Daerah otonom dengan tambahan diharuskan secara konsisten (Republika, 2020).

    Hal tersebut menunjukkan kurang tegas dan pengarahan dari Presiden Jokowi terkait kebijakan yang dibuat olehnya serta beranggapan bahwa setiap Daerah sudah paham betul mengenai kebijakan PSBB.

    Jika dikaitkan dengan teori pengaruh kepemimpinan, maka dapat dikatakan pengaruh kepemimpinaan Presiden Jokowi hanya sekedar “komitmen”. Hal tersebut ditengarai tidak sampai kepatuhan karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan pemberlakuan PSBB tanpa protokol yang sudah ditetapkan (Kompas, 2020).

    Terakhir, jika dikaitkan dengan teori efektivitas programpun belum dapat dikatakan efektif karena hal berikut:

    1. Dari aspek pencapaian tujuan belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan melalui data jumlah pasien meninggal dan penyaluran alat kesehatan untuk tim medis serta bansos untuk masyarakat
    2. Dari aspek integrasi, meskipun sosialisasi sampai kepada masyarakat namun masyarakat kurang memperhatikan himbauan dan ajakan pemerintah.
    3. Dari aspek adaptasi, masih harus diupayakan lebih optimal lagi untuk memastikan masyarakat memperhatikan protokol kesehatan karena terlihat masyarakat masih abai untuk menuju New Normal Concept.

    REFERENSI

    • CNN Indonesia. (2020, Maret 24). cnnindonesia.com. Retrieved Maret 19, 2020, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324095851-20-486338/jokowi-ungkap-alasan-tak-tetapkan-lockdown-corona
    • Solopos. (2020, Mei 18). solopos.com. Retrieved Mei 23, 2020, from https://www.solopos.com/indonesiaterserah-respons-pelonggaran-psbb-dan-pelanggaran-protokol-kesehatan-1061812
    • BBC Indonesia. (2020, Maret 18). bbc.com. Retrieved Mei 23, 2020, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51924204
    • liputan6. (2020, Mei 6). liputan6.com. Retrieved Mei 23, 2020, from https://www.liputan6.com/bisnis/read/4247284/mensos-ungkap-sebab-penyaluran-bansos-tersendat#
    • liputan6. (2020, April 20). liputan6.com. Retrieved Mei 26, 2020, from https://www.liputan6.com/news/read/4231992/wagub-jabar-psbb-tidak-akan-ada-artinya-kalau-masyarakat-tetap-bandel
    • Viva News. (2020, Maret 18). vivanews.com. Retrieved Mei 26, 2020, from https://www.vivanews.com/berita/nasional/41118-kasus-corona-terus-bertambah-kelengkapan-alat-kesehatan-menipis?medium=autonext
    • Republika. (2020, Mei 15). republika.co.id. Retrieved Mei 24, 2020, from https://republika.co.id/berita/qadftw430/arahan-presiden-daerah-diminta-konsisten-laksanakan-psbb
    • Kompas. (2020, April 15). kompas.com. Retrieved Mei 24, 2020, from https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/15/115856366/lihat-banyak-orang-keluar-rumah-saat-psbb-ini-komentar-judika
    Balqis Mira
    Balqis Mira
    Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Terpopuler

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik...

    Refungsionalisasi Desa Sebagai Soko Guru Ketahanan Pangan Nasional

    Abstrak Pandemik Covid 19 telah mengubah pola rantai pasokan pangan baik nasional maupun internasional. Impor pangan tidak lagi dapat menjadi pilihan di tengah pembatasan jalur...

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Tujuan awal pendampingan adalah,...

    RUU HIP dan Monopoli Legislasi Satu Kamar

    Kisruh pembentukan undang-undang  di DPR akibat penyusunan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) masih terus berlanjut. Sejumlah substansi kontroversial berpotensi mengubah dan memeras Pancasila menjadi Tri...

    Kesimpangsiuran Sampah = Konteks Saat Ini Tidak Sama Dengan...

    Ruwet permasalahan SAMPAH dimulai dari pembagian urusan kewenangannya, yaitu SAMPAH yang dikelola di Dinas PUPR, dan dilain pihak dikelola oleh Dinas LHK. Dualisme! Menjadi tambah...

    Berita Terkait