Desapedia

Kritikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rapot Merah Keterbukaan Informasi DKI Jakarta 2019

Auralia Althooffany Wahyudi

Auralia Althooffany Wahyudi, Balqis Mira Firdausy, Bellinda Jasmine Miranda, Ghina Samarah Lina Miftahul Jannah (Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia)

PENDAHULUAN
Keterbukaan informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan jalannya asas demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan hak dan kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik. Dengan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, hal tersebut dapat menjadi awal pembuka jalan bagi terjaminnya hak-hak lain seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera dan hak Warga Negara lainnya dapat terlaksana. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin membaik. Sehingga perlu adanya kerjasama antara instansi terkait dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi di daerah
wewenangnya. Keterbukaan informasi tersebut juga hendaknya diatur dan diawasi oleh instansi yang berwenang berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 agar pelaksanaannya sesuai dan dapat menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk dapat memperoleh atau mengakses informasi publik.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan keterbukaan informasi di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengupayakan untuk dapat menyediakan informasi publik melalui beberapa platform yang tersedia sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi di DKI Jakarta hendaknya melalui beberapa evaluasi dan penilaian rutin berdasarkan beberapa aspek yang telah ditetapkan dan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, yang kemudian, berdasarkan penilaian pada tahun 2019 ini DKI Jakarta memperoleh rapor merah atas penilaian yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (CNN, 2019). Penilaian dilakukan guna menjamin asas demokrasi di wilayah DKI Jakarta tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya melalui pemenuhan hak atas informasi publik yang dimiliki oleh masyarakat.

Balqis Mira Firdausy

TINJAUAN TEORITIS
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan informasi publik dapat diartikan sebagai gagasan, pernyataan, keterangan yang sudah memiliki nilai, makna, dan pesan berupa data ataupun fakta yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat dan disajikan dalam bentuk dan format yang telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik yang dikelola oleh suatu badan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan public (ppid.dephub.go.id, 2018). Keterbukaan informasi publik ini hadir sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan konsep good governance, yang mana diharapkan pada pemerintah Indonesia akan memiliki tata kelola pemerintahan yang baikdengan berasaskan transparansi, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, efektif dan efisien.

Dengan demikian, untuk menjamin adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh badan penyelenggara negara terhadap masyarakatnya, didirikan Komisi Informasi Pusat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dalam rangka menjamin dan melindungi hak setiap warga negara atas akses informasi publik.

Salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik ini adalah dengan dibuatnya agenda untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik yang ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai wujud dari pengimplementasian program Nawacita pada masa kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (kominfo.go.id,
2015).

Bellinda Jasmine Miranda

Standar Layanan Informasi Publik
Berdasarkan dari pengertian keterbukaan informasi publik, maka badan penyelenggara negara dituntut untuk memberikan informasi berkaitan dengan hal yang dikelola, menyediakan informasi yang diminta dan memberikan pelayanan yang maksimal dengan baik kepada publik. Dalam pelaksanaannya, salah satu organisasi yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memiliki tiga indikator penilaian keterbukaan informasi publik, diantaranya:

1. Penilaian proactive disclosure : Dalam hal ini terkait dengan sejauh mana lembaga terkait mempublikasikan                informasi publik.
2. Penilaian institusional measures : Dalam hal ini terkait penerapan pemenuhan hak publik terhadap informasi
3. Penilaian processing request : Dalam hal ini terkait bagaimana pemerintah merespon permintaan publik

Setelah dilaksanakannya penilaian berdasarkan ketiga indikator tersebut, maka akan dihasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut (Komisi Informasi NTB, 2018):
1. Informatif dengan nilai 90-100
2. Menuju Informatif dengan nilai 80-89
3. Cukup Informatif dengan nilai 60-79
4. Kurang informatif dengan nilai 40-59
5. Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39
6. Kualifikasi khusus, badan publik partisipatif untuk partai politik

METODE PENULISAN
Pendekatan Penulis

Makalah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penulisan makalah ini bersifat deskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti digunakannya kerangka teori sebagai acuan penjelasan dan menghimpun beberapa data dari internet berupa berita. Selain itu, tujuan dari penyusunan essai ini adalah guna menjawab isu dari rapot merah yang menimpa Pemerintah DKI Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang tim penulis gunakan dalam essai ini adalah dengan menggunakan studi literatur berupa data sekunder, seperti menggunakan data-data publikasi elektronik, dokumen, dan lain sebagainya yang mendukung tulisan makalah ini.

Batasan Tulisan
Dalam penyusunan essai ini, tim penulis juga membuat batasan penulisan agar dapat mengetahui fokus utama yang akan dibahas dimana batasan tersebut sebagai berikut :
1. Keterbukaan informasi Pemerintah DKI Jakarta yang dinilai belum optimal oleh AJI
2. Tiga indikator penyebab rapot merah Pemerintah DKI Jakarta atas penilain AJI
3. Bantahan Pemerintah DKI Jakarta atas ketidakterbukannya terhadap publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Elemen penting dalam suatu penyelenggaraan negara yang demokratis adalah adanya hak publik atas informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi sangat penting karena penyelenggaraan negara yang terbuka semakin dapat dipertanggungjawabkan sebab diawasi secara langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, untuk memastikan keterbukaan informasi bagi penyelenggaraan negara dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 wajib memberikan pelayanan informasi kepada publik secara baik dan efisien sehinggaakses terhadap informasi didapat secara cepat, mudah , dan tepat.

Pada tahun 2019, salah satu lembaga independen Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai rendah (dprd-dkijakartaprov.go.id, 2019) . Penilaian yang dilakukan oleh AJI melalui beberapa aspek pertimbangan, yaitu proactive disclosure, institutional measures, processing request. Indikator pertama terkait proactive disclosure, AJI memberikan penilaian dengan skor 33 hingga (dprd-dkijakartaprov.go.id, 2019). Dalam hal ini, AJI menilai Pemprov DKI Jakarta tidak komplet dalam membuka informasi dan adanya ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas lembaga yang membuka informasi tersebut (Gabrillin, 2015). Selanjutnya kriteria penilaian , institutional measures dimana Pemprov DKI Jakarta mendapat nilai dibawah 33 (Tambun, 2019).

Penilaian tersebut mengukur bagaimana penerapan pemenuhan hak publik atas informasi serta pengawasan oleh oversight body atau badan khusus pengawasan yang menjamin bahwa informasi dapat tersalurkan melalui beberapa media yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Badan khusus pengawasan tersebut berada ditangan Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan penilaian dari AJI, didapati bahwa tidak ditemukannya petugas pengawas yang berjaga di instansi terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta tidak ditemukannya pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan keterbukaan informasi di DKI Jakarta. Hal tersebut yang mendasari DKI Jakarta memperoleh rapor kuning pada indikator penilaian institutional measures (Nailufar, 2019).

Sementara itu indikator terakhir AJI yaitu processing request kembali mendapat nilai merah. Menurut AJI, Pemprov DKI Jakarta belum bisa menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat. Peneliti Aji, Kresna Manawa, mencoba meminta salinan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 terkait pajak rokok, namun tidak dilayani dan mendapat konfirmasi sampai 10 hari kerja (Nailufar, Rapor Keterbukaan Informasi Publik DKI Merah, Ini Tanggapan Diskominfotik, 2019). Padahal, dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa pemohon menerima tanggapan informasi paling lama 10 (sepuluh hari kerja). Dengan melihat aspek tiga penilaian keterbukaan informasi tersebut, AJI menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat nilai rapor merah.

Namun, penilaian dari AJI mendapat bantahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana menurut mereka penyampaian dan pengumuman informasi publik sudah dilakukan sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam menanggapi hasil riset AJI, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa informasi publik telah secara proaktif dipublikasikan melalui portal situs yang dapat diakses masyarakat melalui portal Provinsi DKI Jakarta (jakarta.go.id), PPID Provinsi DKI Jakarta (ppid.jakarta.go.id), dan Data Terbuka Provinsi DKI Jakarta (data.jakarta.go.id) (Tambun, Pemprov DKI Bantah AJI soal Keterbukaan Informasi Publik, 2019). Salah satu contohnya seperti informasi mengenai produk hukum yang telah terintegrasi dan dimutakhirkan secara berkala melalui portal PPID.

Pengembangan website tersebut juga telah memenuhi indikator keterbukaan informasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang sejalan dengan proactive disclosure. Selanjutnya dalam hal kelembagaan (institusional measures) dimana Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diformalkan dalam Peraturan Gubernur nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Fungsi PPID tersebut sudah disajikan secara online melalui website https://ppid.jakarta.go.id/ sehingga memudahkan masyarakat melakukan permohonan informasi secara cepat. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan untuk merespon dan mendata permintaan informasi publik melalui portal PPID (online) dan Meja Pelayanan Informasi Publik di Gedung Balaikota Blok F Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebanyak 820 permohonan informasi publik telah masuk melalui PPID yang mana 715 permohonan telah dilayani dan sisanya 5 permohonan sedang diproses (Yuliani, 2019). Pemprov DKI Jakarta semakin mempertegas argumen dalam membantah hasil penilaian AJI dengan keberhasilan DKI Jakarta yang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kualifikasi Kategori Informatif 2019 (Ikhsanudin, 2019).

Kategori tersebut merupakan bentuk penghargaan penilaian tertinggi bagi pemerintah provinsi berdasarkan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tertutup karena selain mendapat kategori sebagai pemerintah yang informatif, Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim bahwa komitmen yang dijalankan dalam keterbukaan informasi telah melampaui kewajiban atau arahan sesuai UU KIP dengan memberikan akses informasi publik dalam berbagai aspek transparansi informasi mengenai seluruh hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta. Komitmen Pemprov DKI Jakarta pada keterbukaan informasi publik telah diwujudkan melalui Portal Open Data yang memuat informasi terkait proses pelaksanaan pengelolaan pemerintah. Penerapan Open Data Pemprov DKI Jakarta telah diwujudkan sejak tahun 2016 melalui website Jakarta Smart City (smartcity.jakarta.go.id).

Portal tersebut merupakan wujud pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta membuat pemerintah menjadi lebih bijak dalam penggunaan sumber daya.. Membuka data pada publik memudahkan masyarakat untuk membuat keputusan dengan melihat masalah secara menyeluruh dan menghasilkan solusi terbaik. Situs tersebut menerima penghargaan World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO) Smart Sustainable City Awards pada tahun 2017 karena telah menyajikan informasi terkini bagi masyarakat dan tersedia secara real time (smartcity.jakarta.go.id, 2017).

Ghina Samarah

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Keterbukaan informasi merupakan suatu elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan sehingga terjadi pelibatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan bernegara. Banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan terkait keterbukaan informasi. Salah satu kritik yang muncul datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. AJI memberikan penilaian buruk terkait keterbukaan informasi publik terhadap Pemprov DKI Jakarta. Namun hal tersebut diklaim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena telah memenuhi tiga indikator, yaitu proactive disclosure, institutional measures, dan processing request.

Optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi publik Pemprov DKI Jakarta sudah melalui website. Situs atau website tersebut sebagai media interaktif antara pemerintah dan masyarakat sehingga informasi dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Pelayanan keterbukaan informasi publik ini juga diperkuat dengan dibentuknya Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID) untuk merespon permohonan informasi publik.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik kualifikasi Informatif 2019 juga diterima oleh Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan oleh AJI tidak sesuai karena berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang telah disebutkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal keterbukaan informasi.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran bahwa dalam melakukan penilaian terhadap keterbukaan informasi publik perlu adanya sinergitas antara suatu organisasi (AJI) dan pemerintah sehingga data yang dihasilkan tidak menimbulkan pro dan kontra. Selain itu perlu adanya dialog kembali antara pemerintah dan AJI untuk menyelaraskan hasil penilaian didukung oleh data-data yang akurat sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

Pelibatan masyarakat juga perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga negara telah menyediakan dan merespon informasi publik karena masyarakat menjadi subjek atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

 

Redaksi Desapedia

Tambahkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.