30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Opini Kritikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rapot Merah Keterbukaan...

Kritikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rapot Merah Keterbukaan Informasi DKI Jakarta 2019

Rekomendasi

Lainnya

    Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Online

    Tidak ada seorang pun yang menduga dan mampu memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 di seluruh negara....

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa

    Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata...
    Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

    Pendahuluan

    Keterbukaan informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan jalannya asas demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Hal tersebut berkaitan dengan hak dan kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik.

    Dengan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, hal tersebut dapat menjadi awal pembuka jalan bagi terjaminnya hak-hak lain seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera dan hak Warga Negara lainnya dapat terlaksana.

    Melalui pemenuhan hak-hak tersebut seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin membaik.

    Sehingga perlu adanya kerjasama antara instansi terkait dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi di daerah
    wewenangnya.

    Keterbukaan informasi tersebut juga hendaknya diatur dan diawasi oleh instansi yang berwenang berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 agar pelaksanaannya sesuai dan dapat menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk dapat memperoleh atau mengakses informasi publik.

    Oleh karena itu, dalam mewujudkan keterbukaan informasi di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengupayakan untuk dapat menyediakan informasi publik melalui beberapa platform yang tersedia sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

    Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi di DKI Jakarta hendaknya melalui beberapa evaluasi dan penilaian rutin berdasarkan beberapa aspek yang telah ditetapkan dan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, yang kemudian, berdasarkan penilaian pada tahun 2019 ini DKI Jakarta memperoleh rapor merah atas penilaian yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (CNN, 2019).

    Penilaian dilakukan guna menjamin asas demokrasi di wilayah DKI Jakarta tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya melalui pemenuhan hak atas informasi publik yang dimiliki oleh masyarakat.

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 10:20 WIB 10:20 WIB

    Komunitas Malinau Milenial Mandiri (M3) Siap Mendongkrak Literasi ...

    Penulis : Lisa, Pegiat Literasi Kalimantan Utara, Tinggal di Tarakan Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam...

    Wabah Dan Kepala Daerah

    Pandemi Covid 19 telah melanda 215 negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri wabah ini telah berjangkit di semua provinsi (34) dan hampir 90...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup kecil, bahkan sampai lingkup yang...

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Times, 8 February...

    Menjadikan Persampahan Seperti Kesehatan, Pendidikan, Pengelola Kawasan dan Lisensi,...

    Karakteristik pelayanan persampahan saat ini hampir sama seperti kesehatan, yaitu 7 kali dalam seminggu, dan tersedia 24 jam / harinya.  Kira-kira, kesamaan ini dikarenakan...

    Berita Terkait