32 C
Jakarta
Jumat, 30 Juli 2021
Beranda Nasional Kritik BLT Dana Desa, PPDI: Kriteria dari Pemerintah Bisa...

Kritik BLT Dana Desa, PPDI: Kriteria dari Pemerintah Bisa Timbulkan Kecemburuan dan Konflik Sosial di Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Desa Sejahtera Astra, Wujud Kolaborasi Kemendes PDTT dan PT Astra International Tbk

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan PT Astra International Tbk bekerjasama membangun...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

    Dengan BLT Dana Desa, setiap Kepala Keluarga akan mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan. Sasaran dari BLT Dana Desa adalah warga miskin yang belum menerima PKH, yang belum menerima BPNT dan yang belum menerima Kartu Pra kerja.

    Dalam rilisnya yang menanggapi kebijakan BLT Dana Desa, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE mengkritik kebijakan tersebut seraya memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dari Kemendes PDTT ini.

    Menurutnya, program ini sebenarnya sangat bagus, namun demikian Widhi mempertanyakan kenapa harus ada kriteria Keluarga Miskin. Mengingat, lanjutnya, program-program bantuan keluarga miskin yangg saat ini ada saja sudah menciptakan konflik sosial di desa yang disebabkan oleh data yang kurang akurat.

    “Selama ini banyak program bantuan pemerintah yang pendataannya tidak melibatkan pemdes. Kalau Dana Desa saat sekarang dapat dialokasikan untuk warga karena virus corona, idealnya kriterianya bukan miskin, karena warga desa secara keseluruhan terdampak. Akan lebih baik Dana Desa dipergunakan untuk Warga tidak dengan kriteria “Gakin ” atau keluarga miskin, tetapi sepenuhnya dikuasakan ke pemdes dalam hal ini Kepala Desa untuk menyelengarakan Musdes Khusus dalam rangka menentukan penggunaan Dana Desa akibat Corona”, tegas Widhi.

    Widhi menjelaskan, kriteria miskin di pedesaan itu sangat berbeda dengan di perkotaan. Kondisi sosial di desa juga berbeda dengan kota sehingga dalam menentukan miskin tidak bisa dilihat secara fisik, sehingga kriteria miskin di desa dengan di kota sangatlah berbeda.

    “Kriteria Miskin seharusnya ditetapkan oleh Desa, sehingga tak menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu bagaimana penggunaan Dana Desa akibat Corona? Sekali lagi kami tegaskan, sebaiknya teknis serahkan ke pemerintah desa melalui musyawarah desa atau musdes untuk menetapkan penyalurannya”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,331,206
    Kasus Positif
    Updated on 30 July 2021 - 14:34 WIB 14:34 WIB

    Indeks Berita

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021,...

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur menggelar webinar dengan tema “Crowdfunding...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Berita Terkait