30.2 C
Jakarta
Sabtu, 4 Juli 2020
Beranda Daerah KPK Pantau Dana Desa, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD...

KPK Pantau Dana Desa, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT: Perkuat Pencegahan Korupsi

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia saat ini sedang memantau penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur (NTT).

    “Kalau kita mau bangun Indonesia yang besar ini, kita harus perhatikan hal paling kompleks, seperti Dana Desa. KPK sudah melihat penggunaan Dana Desa dari jauh,” kata Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang, belum lama ini.

    Terkait itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si menyatakan sangat mendukung dengan rencana KPK tersebut. Menurutnya, pemantauan dan pendampingan dari KPK akan membuat Dana Desa bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat desa di NTT.

    “KPK harus membimbing desa dengan baik. Perangkat desa juga harus memanfaatkan pengawasan dari KPK ini untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola Dana Desa. Yang terpenting adalah bersama KPK kita perkuat pencegahan korupsi Dana Desa di NTT,” ujar Hugo saat dihubungi Desapedia.id, di Jakarta, Jum’at (22/3/2019).

    Dia menekankan perlunya KPK mendorong penggunaan Dana Desa berbasis aplikasi agar terjamin transparansi dan akuntabilitasnya.

    “Pokir-pokir (pokok-pokok pikiran) di DPRD sekarang juga pake aplikasi kok. Perubahan harus dimulai dari paradigma dan pola pikir dalam pengelolaan keuangan desa yaitu berbasis teknologi dan aplikasi, ” tegasnya.

    Hugo menambahkan, penggunaan Dana Desa di NTT cukup baik, hanya satu atau dua saja yang melakukan penyelewengan.

    Agar pencegahan korupsi Dana Desa di NTT tercapai, Hugo memberi masukan kepada KPK agar lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan berkala sebagai ajang koordinasi KPK dengan aparatur desa se-provinsi NTT.

    “KPK jangan membiarkan desa-desa di NTT berjalan sendirian, karena perangkat desa masih rapuh. Kami juga akan dorong Pemprov NTT melakukan pembinaan dan pengawasan lebih maksimal kepada desa-desa,” tutup Hugo. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    60,695
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hindari Antrian dan Kerumunan, Bupati Landak Salurkan BLT Dana...

    Landak, desapedia.id - Bupati Landak Karolin Margret Natasa secara langsung menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni di Desa Ciledug, Kecamatan Setu,...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Berita Terkait