30.7 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional KPA Jambi Nilai RUU Pertanahan Akan Merugikan Rakyat

KPA Jambi Nilai RUU Pertanahan Akan Merugikan Rakyat

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang saat ini sedang digodok pemerintah bersama DPR RI akan sangat merugikan rakyat.

    “Terutama untuk kaum tani yang secara langsung bersentuhan dengan tanah, sehingga akan merasakan dampak kerugian apabila RUU Pertanahan ini disahkan,” kata Fransdody T Negara, Koordinator Wilayah KPA Jambi dalam keterangan pers yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

    Menurut Fransdody, masih ada beberapa hal yang harus dikritisi dari RUU Pertanahan ini. Diantaranya, RUU Pertanahan sangat tidak menjawab persoalan dalam penyelesaian konflik agraria. “Konflik di sektor agraria khususnya pertanahan sudah menjadi konflik tahunan yang harus segera di selesaikan,” tegasnya.

    Selain itu, RUU juga terkesan dibuat hanya untuk melindungi para pengusaha dalam hal penguasaan tanah. Terbukti, pernyataan pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Media yang terbit pada 27 Agustus 2019 lalu, pemerintah ingin segera merampungkan RUU Pertanahan karena akan digunakan untuk menjadi proyeksi terhadap seluruh persoalan lahan ke depan.

    “Mengutip CNN Indonesia, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan: RUU ini dibutuhkan untuk melindungi Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Guna Usaha (HGU),” ujar Fransdody.

    Pernyataan Jusuf Kalla tersebut, lanjut Fransdody, sangat kontradiksi terhadap kepentingan petani.

    “Dengan tergesa-gesanya pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pertanahan pada September di periode DPR saat ini. Tentunya akan memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutupi oleh pemerintah yang sangat merugikan kaum tani. Padahal, DPR periode yang baru akan segera di lantik,” tandas Fransdody. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait