29.3 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional KPA Jambi Nilai RUU Pertanahan Akan Merugikan Rakyat

KPA Jambi Nilai RUU Pertanahan Akan Merugikan Rakyat

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang saat ini sedang digodok pemerintah bersama DPR RI akan sangat merugikan rakyat.

    “Terutama untuk kaum tani yang secara langsung bersentuhan dengan tanah, sehingga akan merasakan dampak kerugian apabila RUU Pertanahan ini disahkan,” kata Fransdody T Negara, Koordinator Wilayah KPA Jambi dalam keterangan pers yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

    Menurut Fransdody, masih ada beberapa hal yang harus dikritisi dari RUU Pertanahan ini. Diantaranya, RUU Pertanahan sangat tidak menjawab persoalan dalam penyelesaian konflik agraria. “Konflik di sektor agraria khususnya pertanahan sudah menjadi konflik tahunan yang harus segera di selesaikan,” tegasnya.

    Selain itu, RUU juga terkesan dibuat hanya untuk melindungi para pengusaha dalam hal penguasaan tanah. Terbukti, pernyataan pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Media yang terbit pada 27 Agustus 2019 lalu, pemerintah ingin segera merampungkan RUU Pertanahan karena akan digunakan untuk menjadi proyeksi terhadap seluruh persoalan lahan ke depan.

    “Mengutip CNN Indonesia, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan: RUU ini dibutuhkan untuk melindungi Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Guna Usaha (HGU),” ujar Fransdody.

    Pernyataan Jusuf Kalla tersebut, lanjut Fransdody, sangat kontradiksi terhadap kepentingan petani.

    “Dengan tergesa-gesanya pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pertanahan pada September di periode DPR saat ini. Tentunya akan memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutupi oleh pemerintah yang sangat merugikan kaum tani. Padahal, DPR periode yang baru akan segera di lantik,” tandas Fransdody. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,911,358
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 19:37 WIB 19:37 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait