29.7 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Nasional Korupsi Dana Desa: Dari Mark Up hingga LPJ yang...

Korupsi Dana Desa: Dari Mark Up hingga LPJ yang Terlambat

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – Setelah melalui penyelidikan yang panjang, Polres Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya meningkatkan status Kepala Desa Wonoploso, Radita Angga Dwi Mahendra (31) dan Sekretaris Desa Wonoploso, Imam Ghozali (57) sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa tahun 2017. Akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp70 juta.

    Kasus korupsi Dana Desa yang menimpa Kades dan Sekdes Wonoploso ini merupakan pengembangan dari temuan dan hasil audit Inspektorat Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang menemukan adanya mark up pembangunan jembatan dan rehab Posyandu.

    Dugaan korupsi Dana Desa juga terjadi di Kabupaten Kupang. Dalam keterangannya kepada Antara, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe mendesak 26 kepala desa di wilayahnya agar segera memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahun anggaran 2018. Jika tidak, pihaknya akan memproses hukum, karena Pemkab Kupang sudah berulang kali mengingatkan kepada 26 kepala desa ini, tetapi tidak pernah mendapat respon.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo Alex Rahman dihadapan 696 kepala desa se-Kabupaten Purworejo, mengatakan, pihaknya mewanti-wanti para kepala desa untuk tidak bermain-main dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

    Alex menambahkan, Segala macam bentuk penyelewengan, akan ditindak tegas. “Empat tahun ini upaya preventif lebih diutamakan. Tapi mulai tahun ini akan ada penindakan,” tegasnya.

    Dugaan korupsi di Mojokerto dan Kupang ini, sama dengan penjabaran Alex mengenai berbagai potensi yang rawan dalam penyelewengan Dana Desa. Diantaranya yaitu membuat rancangan anggaran di atas harga pasar atau mark up, pembuatan perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajaran, hingga sengaja menggelembungkan pembayaran honorarium perangkat desa.

    Menyikapi maraknya korupsi Dana Desa akhir-akhir ini, Pendiri Desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno turut memberikan komentarnya.

    Menurutnya, dirinya setuju dengan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung yang mulai tahun ini akan melakukan penindakan terhadap aparatur pemerintah desa yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

    Namun demikian, lanjut Iwan, yang terpenting dan paling ditunggu oleh aparatur pemerintah desa adalah aksi nyata dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat pemerintah desa diseluruh Indonesia.

    “Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa itu tanggung jawab Kemendagri. Agar tepat sasaran, sebaiknya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri merumuskan peta jalan dan perencanaan yang matang kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa untuk 5 tahun yang akan datang, dengan melibatkan pihak ketiga yang kredibel dan dapat dipercaya,” tegas Iwan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan...

    Berita Terkait