28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Desa Korupsi Anggaran Desa Paling Banyak Terjadi di Semester I...

Korupsi Anggaran Desa Paling Banyak Terjadi di Semester I Tahun 2020, ini Tanggapan Direktur Eksekutif IBC

Rekomendasi

Lainnya

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    SOKSI Gelar Rapat Pleno Diperluas, Ketua Umum Ali Wongso Jelaskan Rencana Program Pemberdayaan Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar Rapat Pleno Diperluas pada Jumat (16/10) secara virtual yang...

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Jakarta, desapedia.id – Berdasarkan sumber dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 29 September 2020 lalu, tercatat ada 169 kasus korupsi berdasarkan sektor sepanjang semester I tahun 2020 ini. Dari jumlah tersebut, korupsi pada sektor anggaran dana desa adalah yang paling banyak terjadi, yaitu 44 kasus.

    Kemudian sektor pemerintahan dan pertanahan dengan masing–masing 13 kasus korupsi. Baru kemudian korupsi di sektor transportasi sebanyak 12 kasus dan sektor perbankan sebanyak 11 kasus.

    Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam mengatakan, sesungguhnya hasil riset ICW ini mau mengatakan bahwa penegak hukum itu banyak fokus melihat dana desa selama ini.

    “Ini dilihat berdasarkan trend kasus. Riset ICW Ini ingin memotret kinerja penegak hukum”, ujar Roy mengawali wawancaranya dengan desapedia.id pada Senin (5/10) ini.

    Roy menjelaskan, tidak semua terkait korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa adalah terkait Dana Desa yang bersumber dari APBN, melainkan ada sumber–sumber anggaran desa lainnya di APBDes yang diselewengkan.

    Menurutnya, ini masih terjadi karena masih ada masalah dalam tata kelola APBDes selama ini yang masih jauh dari harapan.

    “pengelolaan anggaran desa belum mencerminkan transparansi, akuntabiltas dan partisipasi. Ini dipengarui banyak faktor, yaitu dari masyarakat belum ada rasa kepemilikian terhadap APBDes. Kepemilikan itu sejatinya dari Pemdes mendorong partisipasi, transparan dan leadership Kepala Desa. pengelolaan anggaran desa oleh Pemdes masih dipengaruhi kepentingan tertentu sehingga belum ada prinsip good governance”, ungkap Roy.

    Faktor lainnya mengapa korupsi anggaran desa masih marak terjadi, Roy menambahkan karena lemahnya aspek pembinaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

    “Pemkab harusnya banyak berperan mengakselarsi transaparansi, akuntablitas dan partisipasi di desa. Peran pemkab sejauh ini masih memandang desa sebagai arena politik saja, belum memahami bahwa desa itu bagian dari integral pembangunan kabupaten itu sendiri”, tegas Roy. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    Pengelolaan Lahan Tidur dan Pengembangan BUMDes Jadi Prioritas dalam...

    Bekasi, desapedia.id - Pembangunan fisik masih mendominasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Burangkeng Tahun Anggaran 2021. Menurut Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin H Sain,...

    Tingkatkan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Desa, Digides Beri Layanan...

    Jakarta, desapedia.id – Digides atau Digital Desa dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi desapedia.id pada Selasa (13/10), menjelaskan, desa  merupakan salah  satu  bagian  yang ...

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menja ...

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU...

    Berita Terkait