28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Opini Kontradiksi Dana Desa

Kontradiksi Dana Desa

Dr. Sutoro Eko
Dr. Sutoro Eko
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - APMD

Rekomendasi

Lainnya

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam...

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014...

    Anda jangan pongah karena telah memberi Dana Desa (DD) sebesar 60 T, dan jangan merasa gagah perkasa karena membatalkan kenaikan DD. Besaran DD tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi desa (beserta seluruh isinya), ibarat menggarami air laut.

    Bahkan besaran DD setiap tahun lebih kecil ketimbang duit yang dibelanjakan petani untuk bertani, berladang dan berkebun.

    Hakekat DD adalah dana transfer yang menjadi hak, kewenangan dan kewajiban desa. DD menjadi sumberdaya dan energi bagi berdesa yang di dalamnya mengandung spirit kemandirian, kerakyatan dan kemakmuran.

    Tetapi hakekat itu diubah menjadi instrumen/perangkat proyek yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat serta mengatasi ketimpangan layanan publik antardesa.

    Sebagai proyek maka DD harus diatur, diarahkan, ditarget, didata, dikendalikan, diawasi. Pengawasan dan antikorupsi sangat penting untuk antisipasi risiko kebocoran dan penyemalatan uang negara.

    Tetapi uang yang selamat bukanlah perubahan fundamental desa. Kepala desa yang bersih tanpa korupsi tetapi karena takut dan tidak berani ambil prakarsa, maka desa hanya terjebak dalam konservatisme dan involusi.

    Kalau di zaman tanam paksa kepala desa dibuat jadi “mandor tebu”, sekarang kepala desa dibikin jadi “mandor proyek”.

    Sebagai mandor, maka kades tidak pernah tumbuh jadi pemimpin, yang miskin kepekaan dan keberanian, bahkan menciptakan jarak politik antara kades dan rakyat.

    Kontradiksi antara hakekat dengan perangkat proyek atau antara kepentingan lokal dengan kepentingan pusat itu cepat atau lambat hanya akan berbuah kegagalan.

    Kesejatian desa tidak tumbuh karena dirusak oleh proyek. Proyek juga hanya mengubah wajah desa tetapi gagal mencapai tujuannya, sebab proyek itu tidak relevan dengan kesejatian desa.

    Kalau Anda tidak percaya, silakan belajar pada sejarah yang otentik, bukan sejarah yang terus berulang sebagai lelucon dan kedunguan.

    *) Opini ini adalah pandangan dan tanggung jawab penulis, bukan merupakan pandangan redaksi

    Dr. Sutoro Eko
    Dr. Sutoro Eko
    Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - APMD

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Terpopuler

    Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah...

    Penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi konstitusi. Pemekaran daerah diatur lebih lanjut di...

    Pembangunan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat Dan Pembentukan Peraturan...

    UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mensyaratkan penguatan kelembagaan desa. Penguatan kelembagaan tidak bisa lagi semata mengandalkan pemerintah tapi perlu ada sinerjitas...

    Gagasan Baru Menuju Normal

    Dampak covid mulai saat ini hingga yang akan datang masih menyimpan banyak misteri, bamyak kasus mulai dari desa hingga perkotaan terjadinya sangat dinamis dan...

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Refungsionalisasi Desa Sebagai Soko Guru Ketahanan Pangan Nasional

    Abstrak Pandemik Covid 19 telah mengubah pola rantai pasokan pangan baik nasional maupun internasional. Impor pangan tidak lagi dapat menjadi pilihan di tengah pembatasan jalur...

    Berita Terkait