30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Opini Kontradiksi Dana Desa

Kontradiksi Dana Desa

Dr. Sutoro Eko
Dr. Sutoro Eko
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - APMD

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...

    Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras Jokowi Kepada Para Menteri dalam Menangani Covid-19

    Presiden Joko Widodo menegur keras kinerja kabinetnya dalam menangani pandemik COVID-19. Teguran itu diikuti dengan ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga. Pada...

    Anda jangan pongah karena telah memberi Dana Desa (DD) sebesar 60 T, dan jangan merasa gagah perkasa karena membatalkan kenaikan DD. Besaran DD tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi desa (beserta seluruh isinya), ibarat menggarami air laut.

    Bahkan besaran DD setiap tahun lebih kecil ketimbang duit yang dibelanjakan petani untuk bertani, berladang dan berkebun.

    Hakekat DD adalah dana transfer yang menjadi hak, kewenangan dan kewajiban desa. DD menjadi sumberdaya dan energi bagi berdesa yang di dalamnya mengandung spirit kemandirian, kerakyatan dan kemakmuran.

    Tetapi hakekat itu diubah menjadi instrumen/perangkat proyek yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat serta mengatasi ketimpangan layanan publik antardesa.

    Sebagai proyek maka DD harus diatur, diarahkan, ditarget, didata, dikendalikan, diawasi. Pengawasan dan antikorupsi sangat penting untuk antisipasi risiko kebocoran dan penyemalatan uang negara.

    Tetapi uang yang selamat bukanlah perubahan fundamental desa. Kepala desa yang bersih tanpa korupsi tetapi karena takut dan tidak berani ambil prakarsa, maka desa hanya terjebak dalam konservatisme dan involusi.

    Kalau di zaman tanam paksa kepala desa dibuat jadi “mandor tebu”, sekarang kepala desa dibikin jadi “mandor proyek”.

    Sebagai mandor, maka kades tidak pernah tumbuh jadi pemimpin, yang miskin kepekaan dan keberanian, bahkan menciptakan jarak politik antara kades dan rakyat.

    Kontradiksi antara hakekat dengan perangkat proyek atau antara kepentingan lokal dengan kepentingan pusat itu cepat atau lambat hanya akan berbuah kegagalan.

    Kesejatian desa tidak tumbuh karena dirusak oleh proyek. Proyek juga hanya mengubah wajah desa tetapi gagal mencapai tujuannya, sebab proyek itu tidak relevan dengan kesejatian desa.

    Kalau Anda tidak percaya, silakan belajar pada sejarah yang otentik, bukan sejarah yang terus berulang sebagai lelucon dan kedunguan.

    *) Opini ini adalah pandangan dan tanggung jawab penulis, bukan merupakan pandangan redaksi

    Dr. Sutoro Eko
    Dr. Sutoro Eko
    Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - APMD

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Terpopuler

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup...

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Tujuan awal pendampingan adalah,...

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di...

    RUU HIP dan Monopoli Legislasi Satu Kamar

    Kisruh pembentukan undang-undang  di DPR akibat penyusunan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) masih terus berlanjut. Sejumlah substansi kontroversial berpotensi mengubah dan memeras Pancasila menjadi Tri...

    Peran BUMDes Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi Desa Disaat Krisis...

    Jakarta, desapedia.id - Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta melalui akun media sosialnya memberikan penjelasan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai...

    Berita Terkait