28.3 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Desa Komite IV DPD RI Dorong BPKP Kerjasama Mengawal Dana...

Komite IV DPD RI Dorong BPKP Kerjasama Mengawal Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Makassar, desapedia.id – Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)  di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite IV, Casytha A. Kathmandu dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar,  Senin (25/11).

    Lebih lanjut Casytha menyampaikan Komite IV DPD RI mengapresiasi upaya BPKP dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan dana melalui SISKEUDES 2.0 dan pengembangan aplikasi SISWASKEUDES.  “Alokasi Dana Desa dalam APBN makin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pengawasan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa perlu mendapat perhatian yang lebih besar” ujar Senator asal Jawa Tengah ini.

    Sementara itu, menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri R. Harahap mengungkapkan implementasi Siskeudes tahun 2019 hanya digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan. “Sistem ini seharusnya dapat dioptimalkan penggunaannya untuk membantu pengelolaan dana desa”, paparnya.

    Arman menjelaskan perlunya penyempurnaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khususnya pada pasal 72 ayat 1, pasal 114, pasal 115. “Belum ada satu pihak pun yang melakukan pengawasan atas proses penetapan pagu Dana Desa dan ADD per Desa oleh Pemerintah, dan perlu ditambahkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola BUMDesa  ”, ujarnya.

    Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) yang turut hadir dalam rapat tersebut diwakili kepala desa Korawali Kabupaten Baru, M Ilyas Banno menyatakan sistem pencairan dana desa masih menimbulkan kesulitan bagi pembangunan desa. “Sebaiknya dicairkan dalam dua termin saja (70%: 30%) agar desa dapat mengelola dan menggunakan dana desa dengan lebih optimal”, ungkapnya.

    Ilyas Banno menuturkan lebih lanjut regulasi yang masih tumpang tindih, seringkali membingungkan perangkat desa, dan saat ini ada desa di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang melakukan inovasi pengelolaan keuangan desa. “Informasi tentang APBDes dan penggunaan dana desa disampaikan melalui baliho”, terangnya.

    Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,  Andi Aslam Patonangi menyebutkan kendala dalam pengelolaan keuangan desa antara lain masih terdapat ketidakmampuan menerapkan best practices dalam pengelolaan keuangan desa. “Pemerintah daerah telah melakukan asistensi dan pembinaan dalam pengelolaan dana desa”, ungkapnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pandemi Corona, Kades Bone Lemo Ajak Pelajar dan Mahasiswa...

    Luwu, Desapedia.id- Menyusul pandemi COVID-19 yang semakin meluas, Kepala Desa Bonelemo, Kecamatan Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Baso, SH membuat...

    Wamendes Budi Arie: Terlalu Beresiko Membiarkan Desa Menerima Arus...

    Jakarta, desapedia.id - Wabah Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, sebentar lagi akan memasuki fase yang krusial khususnya saat Hari Raya Lebaran...

    Ada Desa di Pati yang Sudah Lockdown, Desa Di...

    Jakarta, desapedia.id – Semakin mewabahnya Covid–19 membuat publik terus saja mendesak pemerintah untuk melakukan lockdown demi untuk memutus rantai sebaran virus tersebut. Lockdown itu sendiri...

    Masyarakat Desa Dihimbau Doakan Ibunda Jokowi

    Jakarta, desapedia.id - Indonesia sedang berduka. Pasalnya Ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi) Soedjiatmi Notomihardjo meninggal dunia pada Rabu (25/3/2020) di Solo, Jawa Tengah Pukul...

    Pemerintah Desa Bojongkulur Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan

    Bogor, desapedia.id – Laju penularan dan penyebaran virus corona yang dikenal dengan sebutan Covid–19 kian masif saja. Bahkan sudah sampai ke desa–desa. himbauan untuk...

    Berita Terkait