27 C
Jakarta
Minggu, 25 Oktober 2020
Beranda Desa Komite IV DPD RI Dorong BPKP Kerjasama Mengawal Dana...

Komite IV DPD RI Dorong BPKP Kerjasama Mengawal Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Lemahnya Inovasi Pemkab dalam Pembinaan Desa Picu Tata Kelola APBDes Rentan Korupsi

    Jakarta, desapedia.id – Dalam wawancaranya dengan desapedia.id pada Rabu (21/10), Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam menjelaskan...

    PP BUM Desa Turunan UU Ciptaker Disusun Sesederhana Mungkin, Sehingga Tidak Membutuhkan Dahi Berkerut Saat Membaca

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar sedang menyiapkan Rancangan Peraturan...

    Makassar, desapedia.id – Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)  di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite IV, Casytha A. Kathmandu dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar,  Senin (25/11).

    Lebih lanjut Casytha menyampaikan Komite IV DPD RI mengapresiasi upaya BPKP dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan dana melalui SISKEUDES 2.0 dan pengembangan aplikasi SISWASKEUDES.  “Alokasi Dana Desa dalam APBN makin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pengawasan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa perlu mendapat perhatian yang lebih besar” ujar Senator asal Jawa Tengah ini.

    Sementara itu, menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri R. Harahap mengungkapkan implementasi Siskeudes tahun 2019 hanya digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan. “Sistem ini seharusnya dapat dioptimalkan penggunaannya untuk membantu pengelolaan dana desa”, paparnya.

    Arman menjelaskan perlunya penyempurnaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khususnya pada pasal 72 ayat 1, pasal 114, pasal 115. “Belum ada satu pihak pun yang melakukan pengawasan atas proses penetapan pagu Dana Desa dan ADD per Desa oleh Pemerintah, dan perlu ditambahkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola BUMDesa  ”, ujarnya.

    Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) yang turut hadir dalam rapat tersebut diwakili kepala desa Korawali Kabupaten Baru, M Ilyas Banno menyatakan sistem pencairan dana desa masih menimbulkan kesulitan bagi pembangunan desa. “Sebaiknya dicairkan dalam dua termin saja (70%: 30%) agar desa dapat mengelola dan menggunakan dana desa dengan lebih optimal”, ungkapnya.

    Ilyas Banno menuturkan lebih lanjut regulasi yang masih tumpang tindih, seringkali membingungkan perangkat desa, dan saat ini ada desa di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang melakukan inovasi pengelolaan keuangan desa. “Informasi tentang APBDes dan penggunaan dana desa disampaikan melalui baliho”, terangnya.

    Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,  Andi Aslam Patonangi menyebutkan kendala dalam pengelolaan keuangan desa antara lain masih terdapat ketidakmampuan menerapkan best practices dalam pengelolaan keuangan desa. “Pemerintah daerah telah melakukan asistensi dan pembinaan dalam pengelolaan dana desa”, ungkapnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    381,910
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengelolaan Lahan Tidur dan Pengembangan BUMDes Jadi Prioritas dalam...

    Bekasi, desapedia.id - Pembangunan fisik masih mendominasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Burangkeng Tahun Anggaran 2021. Menurut Kepala Desa...

    Tingkatkan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Desa, Digides Beri Layanan...

    Jakarta, desapedia.id – Digides atau Digital Desa dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi desapedia.id pada Selasa (13/10), menjelaskan, desa  merupakan salah  satu  bagian  yang ...

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menja ...

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU...

    Ini Rekomendasi UCLG ASPAC untuk Memperkuat Pelaksanaan SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government wilayah Asia Pasifik (UCLG ASPAC), Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi yang hadir sebagai narasumber pada...

    Berita Terkait