25.1 C
Jakarta
Minggu, 5 Juli 2020
Beranda Nasional Komite I DPD RI Perjuangkan Otsus Aceh dan Papua...

Komite I DPD RI Perjuangkan Otsus Aceh dan Papua Diperpanjang

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menilai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh masih menyimpan banyak persoalan.

    Namun demikian, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, mengatakan, hal tersebut tidak menyurutkan niat dan langkah Komite I DPD RI untuk memperjuangkan agar otonomi khusus di tiga provinsi tersebut diperpanjang.

    “Komite I telah melakukan banyak Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan kunjungan kerja pengawasan ke tiga Provinsi Otsus. Kesimpulan sementara menyatakan bahwa terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan Otsus,” kata Benny dalam sambutan pengantarnya di Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan agenda pembahasan mengenai otonomi khusus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

    Adapun berbagai persoalan tersebut, lanjut Benny, pertama, belum semua Perdasus (dari 13 yang terbit 9) di Papua dan Perdasi (dari 18 terbit 13) di Papua Barat terbit, serta Qanun (dari 59 terbit 47) ditambah dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) belum ditetapkan dari 9 PP untuk Aceh.

    Kedua, soal kemiskinan. Ketiga, pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan. Keempat, Indek Pembangunan Manusia yang masih jauh dari harapan. Kelima, keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi. Keenam, kewenangan relasi Pusat-Provinsi dan Provinsi Kab/Kota. Ketujuh, Orang Asli Papua.

    Kedelapan, kata Benny, soal keamanan. Kesembilan, implementasi Peran Wali Nanggroe, MRP, MRPB sebagai representasi sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam  pembangunan. Kesepuluh, implementasi peran pengawasan DPRA, DPRP dan DPRPB terhadap pelaksanaan Otsus dalam mekanisme check and balances.

    “Karena itu, Komite I DPD RI meminta pemerintah melakukan evaluasi otonomi khusus Papua, Papua Barat dan Aceh secara menyeluruh dan komprehensif,” tegas Benny. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    60,695
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU RI dan Bawaslu RI pada...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Berita Terkait