30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Komite I DPD RI Perjuangkan Otsus Aceh dan Papua...

Komite I DPD RI Perjuangkan Otsus Aceh dan Papua Diperpanjang

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menilai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh masih menyimpan banyak persoalan.

    Namun demikian, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, mengatakan, hal tersebut tidak menyurutkan niat dan langkah Komite I DPD RI untuk memperjuangkan agar otonomi khusus di tiga provinsi tersebut diperpanjang.

    “Komite I telah melakukan banyak Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan kunjungan kerja pengawasan ke tiga Provinsi Otsus. Kesimpulan sementara menyatakan bahwa terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan Otsus,” kata Benny dalam sambutan pengantarnya di Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan agenda pembahasan mengenai otonomi khusus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

    Adapun berbagai persoalan tersebut, lanjut Benny, pertama, belum semua Perdasus (dari 13 yang terbit 9) di Papua dan Perdasi (dari 18 terbit 13) di Papua Barat terbit, serta Qanun (dari 59 terbit 47) ditambah dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) belum ditetapkan dari 9 PP untuk Aceh.

    Kedua, soal kemiskinan. Ketiga, pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan. Keempat, Indek Pembangunan Manusia yang masih jauh dari harapan. Kelima, keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi. Keenam, kewenangan relasi Pusat-Provinsi dan Provinsi Kab/Kota. Ketujuh, Orang Asli Papua.

    Kedelapan, kata Benny, soal keamanan. Kesembilan, implementasi Peran Wali Nanggroe, MRP, MRPB sebagai representasi sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam  pembangunan. Kesepuluh, implementasi peran pengawasan DPRA, DPRP dan DPRPB terhadap pelaksanaan Otsus dalam mekanisme check and balances.

    “Karena itu, Komite I DPD RI meminta pemerintah melakukan evaluasi otonomi khusus Papua, Papua Barat dan Aceh secara menyeluruh dan komprehensif,” tegas Benny. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 20:46 WIB 20:46 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5)...

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Sosialisasi 4 Pilar...

    Tarakan, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite...

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Berita Terkait