29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Parlemen Komite I DPD RI: Pelaksanaan UU Desa Masih Jauh...

Komite I DPD RI: Pelaksanaan UU Desa Masih Jauh dari Semangat UU Desa Itu Sendiri

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim Sampaikan Perkembangan Pencairan Dana Desa Per 7 September 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI melihat pelaksanaan UU Desa masih jauh dari semangat UU Desa itu sendiri lantaran banyaknya regulasi di bawah UU yang bertentangan dengan aturan diatasnya. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia tentang Evaluasi Pelaksanaan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

    Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik saat memimpin rapat menyebutkan bahwa Dalam catatan dan temuan DPD RI di lapangan, hal-hal tersebut di atas cukup menimbulkan persoalan signifikan. DPD RI yang merupakan representasi daerah juga berkepentingan untuk melaksanakan evaluasi isu-isu strategis terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari UU Desa itu sendiri.

    “Komite I meminta Kemendes PDTT untuk memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, diantaranya: Kedaulatan Desa dan Desa Adat, Formulasi Dana Desa, Evaluasi terhadap tahapan penyaluran dan penyerapan Dana Desa agar penggunaannya sesuai kebutuhan Desa tanpa menghilangkan Otonomi Desa, Kapasitas perangkat desa khususnya dalam hal tata kelola pembangunan Desa, Legal standing peran BUMDESA sebagai penguatan ekonomi Desa, Mendorong perwujudan kolaborasi antardesa untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di kawasan perdesaan, Evaluasi pendamping Desa,” harap Abdul Kholik.

    Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar sepakat untuk bekerjasama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia dengan melibatkan DPD RI, dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pemanfaatan Dana Desa disetiap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Kemendes PDTT.

    “Kami sepakat dengan Komite I DPD RI untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Desa khususnya dalam menetapkan Desa-Desa prioritas Pembangunan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian Desa,” ungkap Menteri Desa tersebuta.

    Desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri. Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan yang disebut Otonomi Desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

    “Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan,” lanjut Abdul Kholik.

    Dalam rapat kerja tersebut, Komite I DPD RI menyampaikan apresiasi atas penjelasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, Komite I mendorong Kemendes PDTT untuk melaksanakan program-program Desa sesuai dengan sasaran strategis agar tercapainya target kinerja 2020-2024.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Marwan Jafar Dorong RUU BUMDes Prioritas Prolegnas

    Jakarta, desapedia.id - Memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat mendesak di tengah kondisi pandemi Covid-19 maupun prospek ekonomi ke depan. Karena itu,...

    Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

    Jakarta, desapedia.id - Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato...

    Raker dengan Menko Airlangga di Rumah Dinas Ketua LaNyalla,...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I, II, III dan IV di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau...

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara...

    Berita Terkait